Serba-serbi FPI di Dua Pekan Terakhir

Hampir di dua pekan terakhir ini, Front Pembela Islam (FPI) tengah menuai banyak sorotan. Sorotan yang pertama ialah ketika mereka melakukan penjemputan imam besar mereka, yaitu Muhammad Rizieq Shihab (MRS) pada 10 November 2020.

Diketahui dari berbagai media massa, penjemputan itu menimbulkan kerumunan yang besar jumlahnya. Mengingat saat ini kita tengah menghadapi pandemi Covid-19, maka kerumunan tergolong sebagai sebuah pelanggaran keras karena membahayakan keselamatan manusia. 

Kerumunan adalah kondisi yang baik bagi penularan covid-19. Oleh karena itu, tanpa mencurigai motivasi mereka terkait dengan kerumunan yang terjadi, FPI telah melakukan suatu pelanggaran.

Sialnya, kerumunan itu tidak berhenti sampai di situ. Saat menggelar acara Maulid Nabi, mereka juga menciptakan kerumunan. Dan terakhir, kerumunan terjadi saat mereka menggelar acara pernikahan dari putri imam besar mereka, Syarifah Najwa Shihab, pada 14 November 2020.

Sekali lagi, sungguh merupakan hal yang sangat disayangkan. Kita tengah berupaya melakukan perlawanan terhadap Covid-19, namun mereka, entah disengaja atau tidak, menciptakan kerumunan.

Sorotan kedua ialah ketika artis Nikita Mirzani mengungkapkan suatu pernyataan yang bagi mereka merupakan penghinaan kepada MRS. Buntut dari peristiwa itu ialah munculnya kata-kata tidak sopan dari Ust Maheer dan juga MRS. Sejak saat itu, perseturuan antara Nikita dengan pihak FPI terjadi. Keduanya saling melapor kepada pihak kepolisian.

Sorotan ketiga terjadi ketika beberapa pihak terkena dampak dari kerumunan yang diciptakan oleh kelompok FPI. Mulai dari pemecatan Kapolda hingga pemanggilan dua gubernur, yaitu Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kini status kedua gubernur tersebut sedang dalam proses.

Selain dari pihak-pihak tersebut, polisi juga memanggil beberapa pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan yang digelar oleh FPI tersebut. Mereka ialah MRS dan keluarganya serta beberapa anggota lainnya dari FPI itu sendiri.

Sorotan yang keempat ialah ketika TNI, yang dimoderatori oleh Mayjen Dudung Abdurachman, menurunkan baliho dan spanduk yang bergambar imam besar FPI. Peristiwa itu menuai banyak polemik.

Dari pihak FPI, dan beberapa pihak lainnya, menilai bahwa apa yang dilakukan oleh TNI tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari TNI. Namun pihak pangdam sendiri menjawab bahwa kegiatan itu dilakukan sebagai peringatan agar tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Sorotan yang terakhir ialah ketika ternyata diketahui bahwa FPI tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana mestinya. Sejak 20 Juni 2019 mereka tidak lagi memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) di Kemendagri. 

Karena itu, Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri Benny Irwan mengatakan bahwa FPI seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan apapun sebagai ormas. (Lihat kompas.com: Sabtu, 21 November 2020)

"Idelanya, kalau mereka memahami, tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apa-apa sebagai ormas. Harusnya kan begitu", ujar Benny. (Dikutip langsung dari kompas.com: Sabtu, 21 November 2020).

Pihak FPI sesungguhnya telah mengurus perpanjangan surat tersebut. Namun ada syarat yang belum bisa mereka penuhi yaitu terkait dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Mereka belum bisa memenuhi syarat tersebut karena mereka belum menggelar munas umum. Setelah mereka mampu memenuhi syarat tersebut, barulah mereka bisa memiliki SKT di Kemendagri.

Itulah lima sorotan tentang FPI yang terjadi di dua pekan terakhir ini. Mungkin masih ada lagi sorotan-sorotan lainnya, namun saya mengira, berdasarkan analisis recehku, bahwa kelima sorotan itu cukup mewakili.

Tujuan penulis dengan mengungkapkan sorotan-sorotan tersebut ialah bukan bermaksud memojokkan FPI atau pun membuat pertentangan dengan FPI. Penulis hanya bermaksud agar kiranya FPI berani dengan rendah hati melakukan pembenahan diri sehingga cita-cita luhur yang pernah mereka ungkapkan ketika membentuk FPI bisa terwujud dengan baik.

Sebagai Negara yang demokrasi, keberadaan ormas tentu diharapkan menjadi penyalur aspirasi yang konstruktif demi kebaikan bersama. Terlebih lagi, FPI adalah ormas, meskipun kini statusnya sebagai ormas masih dalam proses, yang bernuansakan agama. Nilai-nilai keagamaan adalah sumbangan yang khas dan sangat berguna bagi Negara kita ini.

Semoga FPI bisa melihat segala peristiwa dan sorotan yang mereka alami saat ini sebagai kesempatan berharga untuk melakukan refleksi atas diri mereka sendiri. 

Refleksi bukanlah suatu yang buruk atau pun tercela. Sebaliknya, itu hendak menunjukkan kalau mereka benar-benar ingin memberi diri untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Salam perdamaian.