Kemarin (22/10), beberapa group yang saya ikuti di Jepang, mendadak ramai karena tulisan dari kontributor Jepang untuk media berita online Tribunnews. Entah ada angin apa, kontributor media tersebut mengaitkan dan memaksakan isu radikalisme dengan pelatihan jurnalistik di paragraf paling awal. Berikut ini isi beritanya:
Pelatihan jurnalistik yang digagas wartawan senior Indonesia di Jepang sempat memunculkan informasi kekhawatiran dari beberapa peserta mengenai radikalisme di Jepang yang semakin mengental saat ini.
"Saya sendiri muslim pak, tapi kini sangat hati-hati memilih masjid kalau bepergian. Kecuali Masjid Nusantara di Akihabara yang saya anggap masih boleh karena banyak sumbangan dari kalangan Nahdhatul Ulama untuk pembangunan masjid tersebut," kata seorang peserta kepada Antonius, wartawan senior Indonesia yang memberikan pelatihan jurnalistik, Sabtu (19/10/2019).
Radikalisme di Jepang bahkan sampai membuatnya takut bepergian ke beberapa masjid di Tokyo karena pembicaraan yang muncul tidak sedikit yang berbau radikalisme terutama pada saat kampanye pemilu beberapa bulan yang lalu.
Paragraf yang terkait dengan isu radikalisme hanya tiga paragraf di atas, sedangkan sisanya (20 paragraf) sama sekali tidak terkait dan tidak ada korelasi dengan radikalisme.
Namun isu radikalisme dijadikan judul pada berita tersebut, "Peserta Pelatihan Jurnalistik Merasa Prihatin terhadap Radikalisme di Jepang".
Bukan pertama kali koresponden media online ini mengaitkan dan memaksakan isu radikalisme dengan berita yang tidak terkait. Bahkan sempat ditegur oleh pihak KBRI karena memasang foto salah satu pejabat KBRI yang tidak ada kaitannya dengan berita yang ditayangkan.
Awal mula isu radikalisme
Isu radikalisme di Jepang yang marak belakangan ini bukan berasal dari orang Jepang sendiri, namun oleh orang Indonesia dan tidak terlepas dari isu politik di tanah air, khususnya pemilu yang lalu.
Hal ini mungkin berawal dari isu penolakan oleh buzzer salah satu pendukung capres tertentu terhadap Ustad Abdul Somad (UAS) yang direncanakan akan mengisi kajian bulan ramadhan tahun 2018. UAS pada saat itu belum menyatakan dukungan, namun dianggap kuat mendukung salah satu pasangan yang bertarung di pilpres.
Pemerintah Jepang sendiri tidak menganggap UAS sebagai pembawa paham radikal atau bermasalah, dibuktikan dengan turunnya visa beliau ke Jepang. Namun, pihak  UAS sendiri yang kemudian membatalkan keberangkatannya dengan berbagai pertimbangan.
Isu radikalisme kembali muncul ketika di suatu pengajian yang diselenggarakan organisasi profesi di fasilitas milik KBRI, di mana beberapa panitia mengibarkan bendera tauhid setelah acara pengajian terikut suasana reuni 212 di tanah air tahun lalu.
