Pemerintah sudah memenuhi harapan para demonstran 4.11 agar kasus dugaan penistaan agama, yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Thajaja Purnama(Ahok), diproses secara hukum. Bahkan orang nomer satu di Indonesia pun mendukung proses hukum tersebut, Jokowi berjanji tidak akan melakukan intervensi dalam kasus tersebut,Terkait kasus itu, saat ini pemerintah mengharapkan masyarakat untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, demo lanjutan tidak perlu ada lagi.
Demo lanjutan yang kabarnya akan dilakukan pada tanggal 25 November nanti, bila terjadi sangat tidak beralasan. Apa lagi yang akan mereka tuntut ? Proses hukum  sudah dijalankan dengan baik, serta ditangani oleh divisi yang dipercaya oleh Negara.
Tidak ada seorang pun atau organisasi masyarakat mana pun, termasuk Presiden, yang dapat memaksakan hukum. Bila proses hukum itu tidak ditaati maka kepastian hukum menjadi rusak.
Kita berharap sudah tidak perlu ada lagi demo seperti 4 November kemarin, ibukota Negara harus kondusif, karena itu menyangkut kredibilitas seorang pemimpin Negara, bila Jakarta tidak aman , posisi orang nomer satu di Indonesia yang akan terancam.
Kondisi ini akan membuat rakyat sengsara, demokrasi akan rusak, siklus lima tahun pesta demokrasi rusak, keadaan Negara tidak aman, para investor menarik modalnya secara besar-besaran, keadaan seperti inilah yang diinginkan para penunggang demo, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keutuhan demokrasi.
Hal yang terpenting adalah kita semua jangan merasa sok pintar dan sok benar, kita serahkan semua proses penerapan dan pelaksanaan hukum ini oleh lembaga yang ditunjuk Negara.
Ingat demo hanya akan meninggalkan dendam yang tidak akan ada habisnya, jangan kita menjadi budak para "penunggang demo".
