Langkah lain yang penting adalah meningkatkan efisiensi belanja negara. Evaluasi belanja yang bersifat tidak produktif harus dilakukan secara menyeluruh. Anggaran perlu diarahkan untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Selain mengandalkan penerimaan pajak dan penerbitan SBN, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pembiayaan kreatif seperti skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (PPP) dalam proyek infrastruktur strategis. Dengan skema ini, beban pembiayaan proyek tidak sepenuhnya ditanggung APBN.
Di sisi lain, optimalisasi aset negara dan dividen dari BUMN juga harus dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan tambahan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan potensi penerbitan obligasi tematik seperti green bonds atau blue bonds, yang semakin diminati investor global.
Utang yang diambil pemerintah selama pandemi COVID-19 memang tidak terhindarkan. Kebijakan tersebut diambil demi menyelamatkan ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah krisis kesehatan yang melanda dunia. Namun, warisan utang tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi beban berat di masa depan.
Dengan strategi pengelolaan yang cermat, reformasi fiskal yang nyata, serta sinergi kebijakan yang solid, Indonesia memiliki peluang untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan bahwa utang pandemi tidak berubah menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
