Pokok-Pokok Pemikiran Max Weber Dan H.L.A Hart

Max Weber menyoroti bagaimana hukum modern berlandaskan rasionalitas formal yang sistematis. Pandangannya tentang birokrasi dan tipe otoritas memberikan pemahaman mendalam tentang struktur sosial dan hukum dalam masyarakat modern. Namun, fokus Weber pada rasionalisasi juga memunculkan kritik bahwa pendekatan ini dapat mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif dalam hukum.

H.L.A. Hart, di sisi lain, menawarkan analisis yang lebih teknis terhadap struktur hukum melalui konsep aturan primer dan sekunder. Pandangannya yang memisahkan hukum dari moralitas memberikan landasan bagi studi hukum yang objektif, meskipun pendekatan ini kadang dianggap terlalu kaku karena tidak cukup mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam praktik hukum.

Keduanya menyumbang perspektif unik yang membantu memahami hukum dari aspek sosiologis (Weber) dan filosofis (Hart).

3. analisis perkembangan hukum di indonesia

Perspektif Max Weber
Weber menyoroti pentingnya rasionalitas dalam hukum dan peran birokrasi sebagai alat penerapan hukum modern. Di Indonesia, perkembangan hukum masih sering diwarnai oleh dominasi tradisi (otoritas tradisional) dan pengaruh karisma pemimpin (otoritas karismatik), terutama dalam konteks politik dan pengambilan keputusan hukum. Namun, Indonesia juga sedang berupaya memperkuat otoritas legal-rasional melalui reformasi hukum, misalnya dengan digitalisasi sistem peradilan dan pembenahan lembaga penegak hukum. Tantangannya adalah memastikan birokrasi hukum berjalan secara efektif tanpa terjebak dalam "rasionalisasi berlebihan" yang mengabaikan keadilan substantif.
Perspektif H.L.A. Hart
Hart memberikan kerangka untuk melihat hukum sebagai sistem aturan. Di Indonesia, aturan primer seperti larangan korupsi seringkali tidak diiringi dengan penerapan aturan sekunder yang kuat, seperti mekanisme pengawasan yang efektif. Rule of recognition di Indonesia juga masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan konflik norma antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Pemisahan hukum dari moralitas, seperti yang diusulkan Hart, menjadi kurang relevan di Indonesia, mengingat masyarakatnya sangat pluralistik dan hukum seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan agama.
Kesimpulan
Perkembangan hukum di Indonesia mencerminkan dinamika antara upaya menuju sistem hukum yang rasional dan modern (Weber) dengan tantangan dalam menerapkan aturan hukum yang konsisten dan diakui oleh masyarakat pluralistik (Hart). Untuk maju, Indonesia perlu menyeimbangkan aspek teknis dan substansial hukum, memastikan hukum tidak hanya tertib secara aturan, tetapi juga berkeadilan dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.