Dampak Perjanjian Dagang TPP terhadap Netizen dan Blogger

Apa itu TPP? Dan apa pula kaitannya dengan Netizen dan Blogger?

TPP singkatan dari Trans Pasific Partnership. Sebuah perjanjian perdagangan bebas yang disponsori oleh Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo, saat berkunjung ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu memberikan sinyal untuk menandatangani perjanjian itu. 

Lantas, apa kaitannya dengan netizen dan blogger?

Itulah yang dibahas dalam acara Knowledge Cafe di Iceberg Cafe Cikini, Jakarta kemarin (28/6). Acara ngobrol bareng netizen soal TPP ini diselenggarakan oleh Yayasan SatuDunia bekerjasama dengan IGJ (Indonesia for Global Justice). Acara itu dihadiri oleh aktivis yang concern dengan isu perdagangan bebas, keterbukaan informasi, internet dan para netizen serta blogger. Diskusi dibuka dengan paparan Rachmi, Direktur IGJ . Rachmi memaparkan persoalan perdagangan bebas secara umum. Ia memaparkan perjanjian perdagangan bebas dari WTO hingga TPP ini.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Donny BU (Direktur ICT Watch) dan Damar Juniarto (Safenet). Donny BU memaparkan kaitan antara TPP dan Tata Kelola Internet. "Tata kelola internet itu melibatkan multi-stakeholder (multi pihak). Karena itulah pembahasan mengenai tata kelola internet itu harusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan multi pihak itu," ujarnya, "TPP adalah perjanjian perdagangan bebas yang di dalamnya menyerempet persoalan di internet."

Namun sayangnya, lanjut Donny, pembahasan TPP dilakukan secara tertutup. 

Persoalan berikutnya, lanjut Donny, dalam Article 14.11.2 TPP disebutkan bahwa: "Each Party shall allow the crossborder transfer of information by electronic means, including personal information, when this activity is for the conduct of the business of a covered person." Artinya, bila Indonesia menandatangani TPP ini maka tidak boleh menghalangi transfer data elektronik, termasuk informasi data pribadi. "Ini berdampak pada perlindungan data pribadi netizen," tegasnya, "Informasi data pribadi kita bisa tersebar kemana-mana dan tidak jelas perlindungannya"

Di Indonesia, lanjut Donny, saat ini sedang dibahas RUU (Rancangan Undang Undang) Perlindungan Data Pribadi. "Jika Indonesia ikut menandatangani TPP ini maka klausul yang melindungi data pribadi pengguna internet Indonesia harus dihilangkan dan disesuaikan dengan klausul dalam TPP ini," jelasnya.

Persoalan berikutnya terkait dengan Article 14.10: Subject to applicable policies, laws and regulations, the Parties recognize the benefits of consumers in their territories having the ability to: (a) access and use services and applications of a consumer’s choice available on the Internet, subject to reasonable network management

Apa itu reasonable network management? Reasonable network management adalah mengelola jaringan internet secara rasional. Apa yang dimaksud rasional di sini? Sebuah penyedia layanan internet dapat memperlambat atau bahkan memblokir layanan akses ke sebuah situs bila dinilai membebani penyedia layanan itu.

Misalnya, sebuah penyedia layanan internet bisa memperlambat atau memblokir akses ke youtube bila mereka merasa akses ke situs itu membebani jaringan mereka. Akses akan kembali dibuka bila konsumen membayar langanan lebih mahal. "Ini bertentangan dengan prinsip Net Neutrality yang non diskriminasi," terang Donny.