Isu tentang kebangkitan PKI (Partai Komunis Indonesia) kembali mengemuka. Adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mengemukakan bahwa ia diganti dari jabatannya di TNI karena memerintahkan jajarannya menonton film propaganda Orde Baru tentang peristiwa 1965. Masa pandemi virus Covid-19 ternyata tak menyurutkan sebagian kelompok untuk mendaur ulang Isu usang tentang kebangkitan PKI.
Mendaur ulang isu usang kebangkitan PKI sudah menjadi ritual tahunan di negeri ini. Sempat jeda sejenak pada sekitar tahun 1998 hingga awal 2000 an. Namun, ritual yang mengistirahatkan akal sehat itu kembali dimainkan sejak pertengahan tahun 2000-an hingga kini. Pertanyaan berikutnya tentu saja, mengapa isu usang tentang kebangkitan PKI itu masih saja laku untuk digoreng di masyarakat. Seperti biasanya, pemicunya, tentu saja dengan membungkus isu usang itu dengan persoalan agama.
Sejarah seputar peristiwa pemberontakan PKI di Madiun dan kejadian G30S terus diulang. Sayangnya, sejarah seputar kedua peristiwa itu sudah mengalami penyensoran terhadap fakta-fakta sejarah lainnya dan mencampuradukan dengan opini dan hoax sesuai dengan kepentingan propaganda untuk mendaur ulang Isu kebangkitan PKI.
Mendaur ulang isu kebangkitan PKI adalah bagian dari politik labeling. Dalam konteks isu kebangkitan PKI misalnya, tidak penting apakah PKI benar-benar bangkit atau tidak. Hal yang terpenting dalam politik labeling adalah apakah label itu sudah cukup kuat melekat ke target sasaran atau belum. Jika label PKI itu sudah cukup kuat maka bisa menjadi alat justifikasi bagi tindakan kekerasan, baik fisik maupun non fisik, terhadap target sasaran.
Dulu pemerintahan Orde Baru memproduksi label PKI kepada lawan-lawan politiknya. Dengan label itu pemerintahan Orde Baru bisa menjustifikasi kekerasaan terhadap lawan politiknya. Bahkan label PKI juga digunakan untuk memperlancar proyek pembangunan di masa itu.Â
Para petani yang menolak tanahnya digusur oleh proyek pembangunan sering dilabeli dengan PKI. Bila label itu sudah dilekatkan, apapun yang disuarakan oleh korban labeling itu menjadi tidak relevan. Para pemberi label serasa berhak merampas tanah, memenjarakan hingga membunuh orang tanpa melalui proses pengadilan.
Benarkah orang yang tidak setuju politik Orde Baru dan model pembangunannya adalah PKI? Jelas tidak. Namun, lagi-lagi, politik label itu tidak memerlukan debat untuk menemukan benar atau tidak label itu. Hal itu disebabkan politik label digunakan untuk mengaduk-aduk emosi sehingga orang dapat bertindak tanpa kontrol akal sehatnya. Perdebatan yang menggunakan akal sehat untuk mengungkap benar atau salah sebuah label justru harus dihindari dalam hal ini.
Dengan cara mendaur ulang isu kebangkitan PKI pula, rejim otoritarian Orde Baru telah terbukti berhasil mempertahankan kekuasaannya hingga 32 tahun. Keberhasilan rejim Orde Baru dalam mendaur ulang isu PKI ini nampaknya yang ingin terus dilestarikan hingga saat ini. Ujungnya sama, memuluskan kepentingan ekonomi-politik segelintir orang.
Labeling PKI terhadap lawan politik biasanya diikuti dengan menanamkan obsesi kemurnian sebagai paling murni dalam membela tanah air atau mepertahankan Pancasila dan NKRI. Obsesi kemurnian itu dilekatkan pada kelompoknya sementara label PKI pada lawan politiknya. Politik labeling dan obsesi kemurnian adalah perpaduan sempurna bagi sebuah rekayasa kebencian. Rekayasa kebencian ini akan tumbuh subur bila khalayak mengesampingkan akal sehatnya.
Dengan rekayasa kebencian itu akal sehat pengikutnya dengan mudah diistirahatkan. Mereka pada posisi siap dikomondo untuk melakukan apapun, termasuk menyerang, baik secara verbal mupun fisik terhadap lawan politiknya. Meskipun komando itu didasarkan atas informasi hoax.
Untuk melawan rekayasa kebencian ini tentu kita harus mulai menciptakan ruang-ruang baru untuk perdebatan-perdebatan terkait dengan substansi persoalan yang muncul di masyakarat. Perdebatan-perdebatan ini tentu lebih mengedepankan akal sehat daripada emosi sesaat.
