Omnibus Law akan memiliki sisi gelap bila aturan-aturan terkait tata ruang, lingkungan hidup dan HAM (termasuk perburuhan), dimasukan dalam katergori aturan yang menghambat investasi. Jika itu yang terjadi, mungkin pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa terjadi tapi dengan mengorbankan manusia dan alam. Masyarakat harus mengawal ide Omnibus Law dari Presiden Jokowi ini.Â
Mengharapkan parpol di DPR mengawal Omnibus Law, jelas tidak mungkin. Ayo pelototin terus ide Omnibus Law. Jangan sampai ide Omnibus Law menjadi alat  penyingkiran kaum tani, nelayan buruh dan warga miskin lainnya. Jangan biarkan alam kita semakin hancur atas nama investasi.