Sistem proporsional terbuka dipandang telah menimbulkan "pertarungan bebas" menyebabkan para calon berlomba-lomba mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya demi memenangkan pemilu. Dengan kembali pada sistem proporsional tertutup akan mengurangi paling tidak 25 persen problem dalam pemilu bebas dan liberal dilaksanakan selama ini.
BACA JUGA : MERETAS BELENGGU MONEY POLITICS UNTUK PERBAIKAN KUALITAS DEMOKRASI
Kendati demikian, Hamdan Zoelva memaklumi sistem proporsional tertutup akan menimbulkan kecurigaan bagi banyak pihak tentang siapa yang diuntungkan atau tidak diuntungkan. Tetapi kemudian menurut Hamdan Zoelva, seharusnya kita tidak berpikir seperti itu, tetapi berpikir bagaimana cara menurunkan dari cara berpikir para founding fathers kita ke dalam kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang di bawah pengayoman nilai Pancasila yang sudah disepakati,"
Ia mengatakan, sistem proporsional tertutup akan mengurangi praktik "demokrasi manipulatif" yang mengandalkan kekuasaan dan uang, biaya pemilu dan partai politik dibebankan sepenuhnya kepada negara untuk mengurangi mutual simbiosis antara modal dan parpol serta politisi.Â
Maka dalam menegakkan keadilan sosial dan kebersamaan, biaya pemilu dan biaya parpol lebih bagus dibebankan pada biaya negara.
Tidak dapat dipungkiri setiap kali muncul wacana rencana kembali ke sistem pemiluproporsional tertutup akan selalu menimbulkan pro kontra, tetapi kemungkinan diberlakukannya kembali sistem proporsional tertutup ini perlu ditanggapi dengan pertimbangan yang lebih matang dengan alasan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami dalam proses pelaksanaan pemilu selama ini.
Salah satu persoalan sangat memprihantinkan dan sangat merusak arti sesungguhnya pemilihan umum adalah maraknya praktek money politics dalam beberapa kali pelaksanaan pemilu sebelumnya. Pemilihan umum legislatif telah terjerumus ke dalam sistem sangat liberal dan transaksional, sehingga hanya individu yang memiliki uang banyak yang ikut dan berhasil memperoleh kursi legislatif.
Partai politik mengalamai degradasi peran dan fungsi, kaderisasi tidak berjalan dengan baik dan yang terpilih jadi anggota legislatif bukan kader partai yang militan dan idiologis tetapi yang terpilih adalah pigur yang mengandalkan kekuatan uang. Sehingga  kualitas kinerja anggota legislatif juga menurun jauh ke titik nadir karena memang anggota legislatif relatif tidak memiliki kualitas. Ironisnya anggota legislatif yang terpilih hanya mengutamakan kepentingan pribadi, baik itu sekedar kepentingan memperoleh status sosial, maupun kepentingan sempit untuk mengamankan bisnis maupun keamanan profesinya.
Pengalaman ini semestinya bisa dijadikan bahan refleksi untuk mempertimbangkan perlunya kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup sebagai salah satu solusi untuk meretas dan meminimalisir praktek "money politics" dalam pemilu, dan meningkatkan kualitas kinerja lembaga legislatif melalui jalan terpilihnya anggota legislatif yang berkualitas sesuai dengan gembelengan dan kaderisasi partai politik yang berkualitas.
Dengan kembalinya ke sistem pemilu proorsional tertutup diharapkan partai politik kembali memperoleh peranan penting sebagai salah satu isntrumen penting pemilihan umum dan kehidupan demokrasi.
Sampai hari ini tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik merupakan salah satu institusi pemilu dan merupakan instrumen terpenting pemilihan umum, sehingga harus dikembalikan kepada kedudukan aslinya sebagai lembaga peserta pemilu sesungguhnya, dan mengembalikan partai politik sebagai kawah chandradimuka penggembelengan kader idiologis, berkualitas dan mampu jadi agen keinginan dan kepengtingan masyarakat yang berasal dari masyarakat untuk berjuang bersama-sama masyarakat.
