Prahara yang muncul dalam internal Partai Demokrat menjadi awal dari drama politik ini. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan bahwa ada satu gerakan yang berupaya mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat, atau yang lebih populer disebut kudeta.
Tentunya publik bertanya, siapa yang akan melakukan perbuatan keji itu. Apakah dari internal partai, dari luar partai, atau bahkan dari pemerintah yang ingin mengganggu rumah tangga partai. Semuanya masih tanda tanya.
Kemudian dalam keterangannya AHY menyampaikan upaya gerakan politik tersebut diinisiasi oleh oleh 4 orang mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting dalam lingkar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tentunya publik sebagai penonton drama ini, dan sebagian yang menjadi pengamat akan bertanya siapa orang yang berada di dalam pemerintahan ini.
Sungguh tidak etis, mengurusi urusan partai orang lain, kader bukan, ini orang luar, gak ada rasa malunya. Ya mungkin ada sebagian yang berpandangan seperti itu.
Lain lagi jika si pengamat yang berbicara, pemerintah janganlah diam akan kejadian ini, diamnya pemerintah mengindikasikan bahwa pemerintah menyetujui gerakan ini.
Seharusnya pemerintah bisa mengawasi bawahannya dengan baik, bila perlu pecat sekalian, karena tidak sesuai dengan etika dalam berpolitik.
Tapi itulah politik, Nicollo Machiavelli bahkan menulis buku cara-cara mempertahankan kekuasaan yang mengesampingkan moral, yah mungkin inspirasinya dari sana.
Publik masih bertanya siapa orang yang dekat dengan istana tersebut, tidak ada yang tahu pejabat istana banyak, namun perlahan-lahan mengerucut ke dalam satu nama yaitu Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Kemudian nama mantan kader pun muncul, diantarnya ada Marzuki Alie, Muhammad Nazarudin, Jhoni Allen, dan Damrizal.
Jelas saja Moeldoko membantah keras tudingan itu, dia bahkan mengatakan perihal ini Jokowi tidak tahu menahu, konflik internal Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan pemerintah, begitu kiranya.
Tetapi hal itu sulit dibuktikan dan dibantah, mengingat posisi Moeldoko sebagai KSP, sehingga seakan-akan pemerintah merestui gerakan itu, sebagian berpendapat Moeldoko hendaklah mengundurkan diri dari jabatannya, atau ketegasan dari Pak Jokowi yang dinantikan.
Beberapa spekulasi juga muncul dari drama politik ini, upaya kudeta tidak lain adalah sebagai langkah untuk memuluskan pencalonan Presiden dalam Pemilu 2024, lah kemarin aja bukannya Partai Demokrat mendapat suara di bawah 10 persen, lantas bisakah mendapatkan 20 persen dalam pemilu nanti, mengingat ambang batas segitu, ya saya tidak tahu, yang jelas isu ini berhembus kencang.
Kemudian drama kembali terjadi, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) turun gunung, dan mengatakan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko tidak mencerminkan kesatria sebagai seorang prajurit. Ah memang jika dilihat kembali Pak Moeldoko ini mantan Panglima TNI era masa pemerintahan SBY, tetapi malah membelot.
Hal yang sama juga terjadi dengan Pak Jokowi, Pak Gatot yang sebelumnya Panglima TNI kini aktif mengkritik pemerintah, bahkan ikut menginisiasi KAMI. Benar-benar seperti drama, tapi ini drama kehidupan.
Kemudian setelah itu, tidak ada angin tidak ada hujan, KLB dilakukan di Deli Serdang, dan menunjuk KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tentunya kubu AHY menuding apa yang dilakukan dalam KLB terebut tidak sesuai dengan AD ART partai dan UU Partai Pemilu. Cara yang dilakukan oleh KSP Moeldoko jelas tidak kesatria.
Kekuasaan telah diraih oleh pihak KLB versi Deli Serdang, kini tinggal satu langkah lagi, yaitu langkah hukum, agar partai tersebut direstui dan diakui secara sah oleh hukum, maka kubu KLB Deli Serdang menyusun draff untuk mendaftarkan kepengurusan ini ke Kemenkumham.
Kubu AHY tidak tinggal diam menyikapi itu, AHY kemudian melakukan safari bahwa kepemimpinan dirinya yang sah, karena telah sesuai dengan AD ART partai dan UU Parpol, AHY bersafari ke KPU dan Kemenkopolhukam dengan memberikan bukti bahwa dirinya ketua umum yang sah.
AHY berseru agar seluruh kader tetap solid, setelah kejadian ini di daerah saya banyak sekali poster yang menyatakan bahwa “AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, kami DPC Partai Demokrat tidak mengakui KLB Deli serdang” poster tersebut hampir saya temui di tiap jalan.
Lain lagi para pengamat, kejadian ini sungguh mencoreng pemerintahan Jokowi, jelas orang yang terlibat adalah orang istana, mengapa Presiden diam saja? apakah presiden menyetujui ini? Pak Moeldoko hendaklah mundur dari posisi KSP, etika anda mana.
Kemudian tidak lama, muncul poster Capres-Cawapres antara Puan Maharani dan Moeldoko. Lah apa ini, babak baru lagi drama ini, atau dugaan yang sebelumnya tentang kudeta ini benar adanya? Saya tidak tahu, saya hanya menonton drama ini saja, dan menuliskannya di sini berdasarkan yang saya lihat.
Puncak dari seri drama ini jelas ada di Kemenkumham, Kemenkumham yang akan menjadi penentu dalam seri drama ini. Dan ya, kemarin pada tanggal 31 Maret 2021 dalam konferensi persnya menyatakan menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Penolakan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam urusan internal Partai Demokrat, lalu bagaimana nasib KSP Moeldoko nantinya? Apakah karir politiknya akan hancur?
Dengan adanya putusan ini apakah drama ini telah berakhir? Atau akan ada babak baru lagi? Seri selanjutnya, season kedua, tidak ada yang tahu, yang jelas kita lihat saja sikap dari KLB Deli Serdang, apabila melakukan tindakan lanjutan, maka drama akan ada lanjutannya, seri kedua mungkin.
Itu hanya pandangan saya semata sebagai orang biasa, ya seperti itu, mungkin ahli politik melihat dengan kacamata yang berbeda, tetapi saya hanya menikmati tontonan ini saja.
Saya jadi teringat dengan lagu panggung sandiwara, bahwa semua kehidupan ini hanya sebatas sandiwara, dan dunia adalah panggungnya.
Setiap orang bisa saja mendapatkan peran yang berbeda-beda. Hari ini menjadi tokoh protaginis, tetapi di lain hari bisa saja menjadi tokoh antagonis, begitulah sandiwara kehidupan.
