Daniel H.T.
Daniel H.T. wiraswasta

Bukan siapa-siapa, yang hanya menyalurkan aspirasinya. Berasal dari Fakfak, Papua Barat. Twitter @danielht2009

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme yang Tak Kunjung Selesai

15 Mei 2018   11:55 Diperbarui: 15 Mei 2018   12:05 875 2 1
Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme yang Tak Kunjung Selesai
Presiden Joko Widodo bertolak langsung dari Jakarta menuju Surabaya. Jokowi langsung memantau kondisi tiga gereja yang dibom, Minggu (13/5/2018). (Biro Pers Setpres/ Bey Machmudin)

Berdasarkan keterangan terbaru dari Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera di Surabaya, Senin (14/5/2018), total jumlah korban tewas teror bom (bunuh diri) selama dua hari di Surabaya dan Sidoarjo adalah 28 orang, dengan rincian: di tiga gereja di Surabaya ada 12 orang warga sipil, 6 orang (1 keluarga) pelaku bom bunuh diri, di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo ada 3 orang (sepasang orangtua dan putra sulungnya), dan 4 orang pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya. Ditambah ada 3 orang yang ditembak petugas saat penyergapan.

Sedangkan korban luka-luka dari warga masyarakat, maupun petugas kepolisian berjumlah 57 orang. Di antara korban luka itu ada juga anggota keluarga orang yang diduga menjadi pelaku pengeboman.

Dari peristiwa-peristiwa selama dua hari dengan korban jiwa, maupun luka-luka yang sedemikian banyak, jelas peristiwa serangan teroris kali ini tergolong besar. Padahal selama ini Surabaya dikenal sebagai kota yang paling "steril" dari berbagai serangan teroris.

Alasan Kapolri Mendesak Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme Dipercepat

Dengan demikian tak heran jika Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun sangat marah, belum lagi ditambah dengan beberapa hari sebelumnya ada serangan narapidana teroris di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat yang menewaskan 5 orang polisi.

Pasca bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Presiden Jokowi pun sudah memerintahkan Kapolri agar memberantas teroris sampai ke akar-akarnya, Tito pun menghendaki demikian, tetapi apa daya gerakan polisi dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme justru dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Anti-Terorisme).

Menurut Undang-Undang itu, polisi baru bisa menindak (menangkap) jika terduga teroris menjalankan aksinya, atau sudah memiliki/menyimpan perangkat untuk melakukan serangan teror,  jika ia belum menjalankan aksinya, baru semacam membuat perencanaan di atas kertas, misalnya,  meskipun polisi sudah tahu dia anggota teroris polisi tidak bisa melakukan apa-apa.

Oleh karena itulah saat melakukan kunjungan ke Surabaya terkait bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya itu, dalam konferensi persnya yang dilakukan di RS Bhayangkara Jawa Timur, Tito yang yang juga adalah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPP)  kembali mendesak DPR (dan Kementerian terkait)  agar mau mempercepat penyelesaian revisi Undang-Undang Anti-Terorisme, yang menurutnya sudah setahun belum juga diselesaikan.  

Tito mengatakan, revisi itu sangat diperlukan Polri agar bisa lebih leluasa melakukan penindakan hukum pencegahan, maupun pemberantasan terhadap para terduga teroris, karena selama ini polisi baru bisa menangkap terduga teroris jika ia telah melakukan aksi terorisnya atau jika ia terbukti mempunyai/menyimpan perangkat untuk melancarkan aksi teroris. 

Padahal yang sangat dibutuhkan polisi saat ini adalah landasan hukum untuk juga bisa melakukan penangkapan dan tindakan hukum selanjutnya bagi siapa saja yang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok teroris terlarang.

Dengan kata lain Undang-Undang Anti-Terorisisme yang sekarang masih bersifat responsif/reaktif yang saat ini sudah  tidak memadai lagi untuk upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, karena sebelum seseorang melakukan aksi teroris dan belum mempunyai/menyimpan perangkat untuk melakukan serangan teroris ia belum bisa ditangkap, meskipun nyata-nyata dia adalah anggota organisasi/kelompok teroris seperti ISIS,  Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Al-Qaedah, dan lain-lain sejenisnya.

Untuk itulah diperlukan revisi Undang-Undang Anti Teroris untuk mengubahnya menjadi suatu Undang-Undang yang bersifat preventif, dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, sehingga tidak perlu menunggu sampai seseorang melakukan serangan atau memiliki/menyimpan perangkat untuk melakukan serangan teroris baru bisa ditangkap, tetapi cukup bila seseorang telah menjadi bagian/anggota dari suatu kelompok teroris, sudah menyusun rencana, dan sudah mempersiapkan diri untuk suatu serangan teror,  ia sudah bisa ditangkap polisi.

Misalnya, sebagaimana dikatakan Tito, polisi sudah mengetahui ada 500 orang yang kembali dari Suriah ke Indonesia itu sudah dibaiat menjadi anggota ISIS, di antara mereka juga sudah dilatih serangan-serangan teror khas ISIS (seperti melibatkan anak-anak, atau satu keluarga), tetapi polisi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka karena mereka belum melakukan serangan.

Hitungan Tito untuk angka 500 orang itu tentu sudah berkembang biak dan tersebar di banyak wilayah di Indonesia, karena di antara 500 itu sudah pasti telah menurunkan ilmu yang diperolehnya di Suriah itu kepada pengikut-pengikutnya di Indonesia.

Menurut Tito, polisi juga tak bisa terus-menerus memantau pergerakan mereka, apalagi mereka juga telah dilatih untuk menghilangkan jejak dari pengintaian polisi.

Tito mengatakan, satu keluarga yang melakukan serangan bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya itu termasuk bagian dari 500 orang Indonesia yang baru pulang dari Suriah dan diketahui telah dibaiat menjadi anggota ISIS.

Kepala keluarga itu,Dita Supriyanto adalah pimpinan Jamaah Anshorut Daulah (JAD) cabang Surabaya, berafiliasi ke ISIS. Bagaimana hebatnya doktrinasi yang telah dialami Dita dan istrinya sulit diterima akal sehat anusia normal, bagaimana bisa  mereka begitu tega mengorbankan anak-anak kandung mereka sendiri, yang masih berusia 9, 12, 16 dan 18 tahun itu.

Demikian juga dengan pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Surabaya yang juga terdiri dari satu keluarga termasuk seorang bocah perempuan yang secara ajaib selamat dari bom bunuh diri itu.

Itulah alasan utama Tito Karnavian mengharapkan DPR (dan Kementerian terkait)  mempercepat revisi Undang-Undang Anti-Terorisme itu. Saking gregetannya menghadapi teroris yang semakin berani dan meluas menjalankan aksinya itu, Tito sampai mengatakan, bila revisi itu masih terus ditunda, maka ia mengharapkan Presiden Jokowi bisa terbitkan Perppu untuk keperluan tersebut.

"Revisi jangan terlalu lama, sudah satu tahun lebih," kata Tito dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Surabaya itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4