Mohon tunggu...
Daniel H.T.
Daniel H.T. Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Bukan siapa-siapa, yang hanya menyalurkan aspirasinya. Twitter @danielht2009

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Tol Laut, Supaya Orang Papua Tidak Minum Air Sungai dan Air Hujan Lagi

14 Mei 2016   23:27 Diperbarui: 15 Mei 2016   13:00 3504
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Selain alasan-alasan yang paling signifikan tersebut di atas, perlunya direvisi/menambah jumlaj jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Tol Laut adalah dikarenakan selama ini pula, masih terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas muat kapal Tol Laut dengan ketersediaan barang yang siap dikirim ke pelabuhan-pelabuhan tujuan.

Sampai April 2016 empat trayek Tol Laut yang sudah dioperasionalkan muatannya tidak pernah penuh, lebih banyak yang kosong.

Sebagai contoh: Trayek T1: Tanjung Perak – Wanci (Wakatobi) – Namlea – Fakfak – Kaimana - Timika pp, yang berlayar pada 21 Januari 2016, yang semula dilayani dengan KM Caraka Jaya Niaga 3-32 hanya terisi 25 TEUs (kontainer) dari kapasitas 115 TEUs. Oleh karena dengan pertimbangan itulah untuk trayek T-1, diganti dengan kapal yang lebih kecil, yaitu KM Primus. Sedangkan KM Caraka Jaya Niaga 3-32 melayani T-5: Makasar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate pp.

Belum lagi jika saat kapal kembali ke Tanjung Perak/Tanjung Priok, sering kali pulang dengan nyaris tanpa muatan, hal mana tentu merugikan Pelni, sehingga subsidi pada Tol Laut masih besar.

Masalah lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat adalah sampai sekarang masih saja ada pelabuhan-pelabuhan yang hanya dilayani oleh satu perusahaan muat dan bongkar (milik swasta), sehingga terjadilah praktek monopoli, dampaknya perusahaaan itu cenderung menentukan tarif muat dan bongkar yang terlalu tinggi, sehingga berdampak pada harga barang-barang yang seharusnya bisa dijual lebih murah karena diangkut dengan Tol laut, bisa menjadi lebih mahal daripada seharusnya.

Contoh, di pelabuhan Fakfak, biaya hanya bongkar saja per satu kontainer Rp. 3.000.000! Ini sudah melampui kewajaran tarif, apalagi dikaitkan dengan program Tol Laut.

Cara mengatasinya antara lain dengan adanya pengawasan dari pemerintah terkait tarif, membuka peluang, mempermudah izin, dan insentifikasi yang menarik agar semakin banyak investor/pengusaha yang mau membuka perusahaan ekspedisi muat dan bongkar di pelabuhan-pelabuhan tersebut. *****

 

** Foto-foto tol laut: Penulis

Artikel terkait:

Mempertanyakan Efektivitas Tol Laut Jokowi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun