Mohon tunggu...
Dan Jr
Dan Jr Mohon Tunggu... Lainnya - None

私の人生で虹にならないでください、私は黒が好きです

Selanjutnya

Tutup

Catatan Pilihan

Awas!!! Indonesia Darurat I

21 Agustus 2014   19:06 Diperbarui: 18 Juni 2015   02:57 349
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sidang DKPPmasih bergulir di kementrian agama RI, sedang masa pendukung Prabowo - Hatta mulai "berulah" dikawasan Medan Merdeka Barat. Diawal sidang, DKPP mulai mengirim ancaman kepada KPU, dan juga kepada Indonesia. Adalah persoalan suap - menyuap di Serang yang akhirnya aduan dari PAC Gerindra diterima berimbas pada diberhentikannya seorang komisioner KPU dan ketua KPU Banten. Tidak ada yang menjadi masalah, seharusnya...

Hanya saja pendukung Prabowo, di TV One mengatakan bahwa Keputusan MK kelak harusnya sama dengan keputusan DKPP ini, bahwa kedua keputusan tidak bisa saling membatalkan demi hukum. Adalah opini keliru yang diucapkan di media masa sebesar TV One, sebab DKPP adalah sidang etik dan tidak menyangkut persoalan PHPU yang akan diputuskan di MK pukul 14.00, 21 agustus.

Dengan mengucapkan kalimat bodoh itu, si narasumber sudah menggiring publik untuk beropini bahwa MK akan mengabulkan gugatan Prabowo - Hatta. Dan jika tidak, akan terjadi distrust terhadap MK dan atau DKPP.

Menarik, bahwa dengan keputusan DKPP yang menyatakan bahwa salah satu komisioner KPU Serang bersalah, bahwa Ketua KPU Banten terlibat, dan kemudian dihukum. Sebagai pemberi suap, sudah sepantasnya pihak pengadu, yaitu PAC Gerindra, juga ditetapkan bersalah. Karena dengan memberikan suap puluhan juta kepada komisioner adalah sebuah tindak pidana.

Lebih menarik lagi, bahwa yang mengadukan hanya partai Gerindra! Apakah hanya gerindra yang dimintai uang, sedang ada tiga partai besar seperti Golkar, Demokrat dan PDI - P yang juga berlimpah materi. Terlebih, Demokrat adalah partai penguasa, juga PDI - P adalah partai senior yang mapan dalam keuangan. Ditambah lagi, Golkar yang merupakan pemilik tahta di banten, lalu mengapa gerindra yang dimintai uang?

Pikiran nakal saya menggiring bahwa uang keamanan yang dimaksud adalah uang keamanan dalam maksud lain. Terlebih angka yang cukup fantastis sampai tiga puluhan juta rupiah. Logikanya ; Siapa yang butuh banyak suara untuk nyapres?

Ini adalah babak awal dari akhir sidang PHPU , Jelas bahwa ketika DKPP memutuskan mengabulkan sebagian aduan dari pihak Tim Prabowo - Hatta, maka publik akan digiring untuk memahami bahwa MK pun akan berlaku sama siang nanti. Jika tidak...

Just wait and see

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun