Kalau ingin melaksanakan pesta demokrasi, warga luar Jakarta bisa menunggu jatah pilkada di daerahnya masing-masing. Semua punya kesempatan sama tanpa perlu mengganggu warga di daerah lain. Kalau ingin yang skala nasional, tunggu tahun 2019 nanti untuk ikut pemilu anggota DPR, DPD, dan presiden. Jadi semua warga negara telah punya jatah masing-masing.
Karena itulah, untuk memberikan rasa aman pada saat Pilkada 19 April besok, aparat keamanan telah mengambil sikap melarang pengerahan massa dari luar Jakarta, yang berpotensi mengganggu keamananan dan ketertiban masyarakat. Pengerahan massa dari luar dalam jumlah besar yang akan mendatangi TPS jelas berpotensi mengganggu suasana pencoblosan.Â
Sangat mungkin, masyarakat akan terintimidasi dan takut untuk menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Terlebih lagi, aksi ini merupakan rentetan dari aksi pengerahan massa sebelumnya yang dikenal dengan aksi 411, 212, atau 313 itu; nomor-nomor cantik yang buat sebagian besar masyarakat tidak merasakan kecantikannya.
Nah, jika sudah ada maklumat larangan semacam itu masih juga ngeyel mau datang ke Jakarta, artinya memang sengaja cari gara-gara dengan aparat negara. Konsekuensinya silakan tanggung sendiri. Jika aparat sudah mengeluarkan larangan semacam itu, sebagai warga negara yang baik tentu harus patuh. Namun, jika sengaja ngeyel datang dan melanggar hukum, ya akan diproses hukum.
Penegasan Kapolri mungkin sangat perlu didengar Riziek FPI yang ngotot mengerahkan massa dari luar Jakarta dengan dalih bela agama itu. Seperti saat berceramah di Ampel Surabaya, Selasa (11/4/2017) lalu, Riziek menyebut akan mengundang para jawara dari Jakarta, Banten, Jabar, hingga JawaTimur dan Madura, dengan dalih untuk menjaga keamanan.
Alasan yang klasik dan terus diulang oleh kelompok Riziek, yaitu jaga keamanan Jakarta, jaga keamanan TPS agar tidak ada kecurangan. Bahkan untuk itu mereka akan menempatkan 100 orang di tiap TPS pilkada Jakarta. Ini seperti yang diungkapkan Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ustaz Ansufri ID Sambo, yang disebut-sebut pernah jadi guru mengaji agama Prabowo Subianto itu.
Tidak tanggung-tanggung, dia menargetkan wisata Al Maidah itu akan diikuti 13 juta peserta, yang akan disebar ke TPS. Dia mengklaim massanya itu tidak akan mengintimidasi masyarakat yang akan mencoblos, karena hanya akan poto-poto kalau ada sesuatu, berdzikir, dan berdoa dari jarak 20-30 meter dari TPS supaya aman dan tak ada kecurangan. [3]
Sebuah alasan yang mengada-ada. Seratus orang dari luar lingkungan TPS, yang tak punya hak pilih, hanya foto-foto, berdzikir dan berdoa, jelas secara psikologis akan mengganggu warga. Keseratus orang itu juga jelas berkepentingan atas menangnya salah satu pasangan calon katena mereka menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi gubernur.
Semua alasan pengerahan massa itu dipastikan hanya akal-akalan saja agar jagoan mereka menang dan meneror massa pemilih Ahok. Bukankah itu isi ceramah Riziek dan para koleganya selama ini. Pilkada ini digambarkan sebagai pertempuran yang hak dan yang batil. Jadi di luar Anies-Sandi dan pendukungnya, mereka batil semua. Â
Mereka kan jelas paham dan tahu, di setiap TPS saat pencoblosan pastilah ada saksi dari baik dari jagoan mereka Anies-Sandi, maupun pasangan Basuki-Djarot. Tidak hanya itu, ada juga panitia pengawas pemilu dan petugas keamanan yang cukup di tiap TPS. Dengan begitu, kecurangan sangat sulit terjadi, karena banyak mata yang mengawasi, termasuk saksi Anies-Sandi.
Untuk urusan keamanan pilkada Jakarta ini, secara keseluruhan akan diterjunkan 64.726 personel gabungan Polri, TNI, dan aparat instansi lain. Kodam Jaya menerjunkan 15 ribu personel, sementara Polda Metro Jaya akan menerjunkan 34.627 personel, sisanya dari instansi lain. Para petugas keamanan ini akan disebar ke 13.032 TPS yang ada.
