Memilih gubernur yang bisa mengayomi, berlaku adil, jujur, bisa dipercaya itu bisa diibaratkan memilih pacar idaman. Prosesnya harus dilakukan dengan hati-hati, tidak grusa-grusu, dan penuh pertimbangan. Tentu saja rekam jejak sang calon harus dilihat, diselidiki, dipelototi agar tidak menyesal di kemudian hari.
Pacar idaman yang baik itu tentulah harus memenuhi pesyaratan yang ideal. Misalnya kalau ada calon yang ternyata suka gonta-ganti pasangan alias kutu loncat atau kutu kupret, tentu bukan masuk kategori pacar idaman. Repot kan kalau sudah jadi pacar lantas liat cewek atau cowok baru yang lebih greng dan seksi, eh lompat lagi. Lepas deh, itu pacar kutu loncat.
Gubernur idaman ya mirip-mirip itulah. Dia harus setia melayani, membimbing, melindungi, berlaku adil, dan jujur kepada rakyatnya. Bukan gubernur yang setelah lihat yang lebih greng dan seksi (misalnya duit banyak, aset daerah banyak, kolega bisnis yang menguntungkan, kesempatan berkongkalikong) lantas lupa kepada pacar setianya yaitu rakyat yang memilihnya.
Gubernur idaman sama juga dengan pacar idaman, bukan orang yang suka nggombal, janji-janji palsu tanpa bukti, mencla-mencle, asal rakyat/pacar senang, tapi ternyata suka serong ke kanan dan serong ke kiri. Tipe seperti ini jelas tak perlu dipilih atau istilah yang keren sekarang ini, "buang ke laut saja" menemani terumbu karang.Â
Apa ya ada cewek atau cowok yang suka pacarnya bermain serong kiri serong kanan. Rasanya kalau masih normal, kok tak ada. Kalau ada orang yang punya hobi semacam itu, berkasus ria dengan cewek semlohai, cantik-cantik, kaya-kaya, dan seterusnya, rasanya kok sang pacar bisa ngenes hatinya, dan bisa terkena sakit hati kronis. Jadi jelas ini bukan tipe pacar idaman. Itu tipe pacar yang harus dipecat.
Memilih pacar pujaan yang bisa dipercaya, mengayomi, dan adil, tentu juga harus dilakukan dengan hati penuh cinta. Tidak ada tekanan dan tentu dengan hati yang gembira tanpa ada yang menakut-nakuti. Kalau ada yang mengintimidasi, menakut-nakuti, apalagi memaksa, itu bukan pilih pacar namanya tapi dipaksa memilih oleh preman. Preman kan kelakuannya seperti itu.Â
Urusan memilih gubernur dan wakil gubernur ini juga bisa dianggap sama. Kalau dilakukan dengan riang gembira sebagaimana suasana pesta demokrasi, tidak ada paksaan, menakut-nakuti, mengintimidasi, namanya benar-benar memilih gubernur idaman. Tetapi kalau ada yang mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa dan sejenisnya, itu namanya dipaksa memilih gubernur oleh preman. Gubernur pilihan preman namanya gubernur preman.
Kalau sampai dipaksa memilih gubernur preman, berarti yang mengintimidasi, memaksa, dan menakut-nakuti namanya juga anak buah preman. Dibolak-balik sama, tetap saja ada kata preman. Kalau dibiarkan berarti premanisme berjalan dengan sentosa, riang gembira, dan penuh hura-hura seperti suasana pesta para preman. Oleh karena itu, tindakan mengintimidasi dan menakut-nakuti harus dilarang.Â
Perbandingan pilih pacar idaman dan gubernur idaman ini juga berlaku pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta pada Rabu, 19 April 2017 besok. Selain mempertimbangkan kriteria-kriteia sang calon, juga harus ada jaminan tidak ada intimidasi, pemaksaaan, teror, atau upaya menakut-nakuti rakyat yang akan memilih.Â
Dengan begitu, warga DKI Jakarta benar-benar bisa memilih gubernur idaman . Larangan ini menjadi jaminan bagi warga agar bisa tenang, tidak takut ke TPS, dan bisa mencoblos dengan riang dan gembira. Tentunya yang dicoblos adalah gambar gubernur atau wakil gubernur idaman, bukan yang lain.
Salah satu aksi yang berpotensi jadi gerakan intimidasi pada para pemilih itu adalah rencana pengerahan massa dari luar Jakarta. Aksi yang di antaranya dikemas dengan nama wisata Al Maidah itu, berencana mendatangi TPS-TPS dengan jumlah besar, yaitu 100 orang per TPS. Jumlah massa yang besar dan bisa digerakkan untuk menimbulkan gangguan dan kerusuhan. Â
Kalau sudah seperti itu, jelas even pilkada Jakarta ini bisa berubah dari pemilihan gubernur idaman jadi pemilihan gubernur yang tidak idaman. Kalau ada yang memaksakan kehendak dengan cara intimidasi agar calon gubernur jagoannya menang pilkada, berarti calon itu sah-sah saja diberi predikat calon gubernur preman. Warga Jakarta tentu tidak akan pilih gubernurnya preman.
Namun aksi "premanisme" dalam pilkada Jakarta ini akan sulit terlaksana karena sudah ada jaminan keamanan dari Polti dan TNI. Jadi warga Jakarta bisa tetap tenang, riang gembira, dan dengan suka cita mencoblos gambar calon gubernur dan wakil gubernur idamannya, di TPS besok.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan para kapolda di Jawa dan Sumatra untuk mengeluarkan maklumat larangan pengerahan massa menjelang hari pencoblosan pilkada Jakarta. Itu sebagai tindak lanjut atas maklumat yang telah dikeluarkan Polda Mero Jaya. Dengan begitu, mereka yang masih nekat tentu harus berhadap dengan petugas, yang akan memantau dan memeriksa warga yang menuju ibu kota. [1]
Sementara Polda Metro Jaya dalam maklumatnya bersama KPU dan Bawaslu DKI Jakarta, menyatakan tiga hal pokok yaitu: Pertama, dilarang memobilisasi massa yang dapat mengintimidasi masyarakat. Dikhawatirkan aksi tersebut dapat membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta kurang kondusif.
Kedua, tak perlu lagi ada massa yang ditempatkan khusus di setiap tempat pemungutan suara sebagai pengawas. Bawaslu telah mengerahkan pasukannya untuk mengawal setiap TPS.
Ketiga, Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kagiatan tersebut, maka polisi, TNI, dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali. Dan bila sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.
Jika sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka Polri berhak memproses hukum dan akan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.[2]
Jadi, yang masih ngotot ingin berwisata Al Maidah dengan mendatangi TPS pada hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 19 April besok, sebaiknya buang saja keinginan itu. Jika tidak, mereka dipastikan akan dihadapi dengan tegas oleh Polri dam TNI yang telah mengambil sikap tegas melarang kegiatan yang berpotensi mengintimidasi warga Jakarta yang akan memilih di TPS itu.
Apa pun alasannya, kegiatan yang dibungkus dengan kata wisata dan nama surat dalam Al Quran yaitu Al Maidah itu, jelas terlalu mengada-ngada jika diniatkan sebagai kelanjutan aksi "bela agama" . Pilkada DKI Jakarta adalah pesta demokrasinya warga Jakarta. Sudah seharusnya warga luar Jakarta menghargai hak warga Jakarta itu, untuk menentukan pilihannya tanpa campur tangan warga dari luar.
Ya, orang mau pilih gubernur idaman kok akan dipaksa-paksa, diintimidasi dengan massa besar. Lha ini pilkada apa pilkoplo. Pilkada itu kan pesta demokrasi yang menggembirakan bukan menakutkan. Kalau pilkoplo memang buat orang koplo alias teler, tak tahu arah tujuan, galau tidak karuan, takut jagoannya kalah, takut gak balik modal karena sudah habis ratusan miliar, dan takut lainnya. Termasuk, takut tak laku lagi karena tak bisa jadi kutu loncat kalau kalah pilihan.
Kalau ingin melaksanakan pesta demokrasi, warga luar Jakarta bisa menunggu jatah pilkada di daerahnya masing-masing. Semua punya kesempatan sama tanpa perlu mengganggu warga di daerah lain. Kalau ingin yang skala nasional, tunggu tahun 2019 nanti untuk ikut pemilu anggota DPR, DPD, dan presiden. Jadi semua warga negara telah punya jatah masing-masing.
Karena itulah, untuk memberikan rasa aman pada saat Pilkada 19 April besok, aparat keamanan telah mengambil sikap melarang pengerahan massa dari luar Jakarta, yang berpotensi mengganggu keamananan dan ketertiban masyarakat. Pengerahan massa dari luar dalam jumlah besar yang akan mendatangi TPS jelas berpotensi mengganggu suasana pencoblosan.Â
Sangat mungkin, masyarakat akan terintimidasi dan takut untuk menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Terlebih lagi, aksi ini merupakan rentetan dari aksi pengerahan massa sebelumnya yang dikenal dengan aksi 411, 212, atau 313 itu; nomor-nomor cantik yang buat sebagian besar masyarakat tidak merasakan kecantikannya.
Nah, jika sudah ada maklumat larangan semacam itu masih juga ngeyel mau datang ke Jakarta, artinya memang sengaja cari gara-gara dengan aparat negara. Konsekuensinya silakan tanggung sendiri. Jika aparat sudah mengeluarkan larangan semacam itu, sebagai warga negara yang baik tentu harus patuh. Namun, jika sengaja ngeyel datang dan melanggar hukum, ya akan diproses hukum.
Penegasan Kapolri mungkin sangat perlu didengar Riziek FPI yang ngotot mengerahkan massa dari luar Jakarta dengan dalih bela agama itu. Seperti saat berceramah di Ampel Surabaya, Selasa (11/4/2017) lalu, Riziek menyebut akan mengundang para jawara dari Jakarta, Banten, Jabar, hingga JawaTimur dan Madura, dengan dalih untuk menjaga keamanan.
Alasan yang klasik dan terus diulang oleh kelompok Riziek, yaitu jaga keamanan Jakarta, jaga keamanan TPS agar tidak ada kecurangan. Bahkan untuk itu mereka akan menempatkan 100 orang di tiap TPS pilkada Jakarta. Ini seperti yang diungkapkan Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ustaz Ansufri ID Sambo, yang disebut-sebut pernah jadi guru mengaji agama Prabowo Subianto itu.
Tidak tanggung-tanggung, dia menargetkan wisata Al Maidah itu akan diikuti 13 juta peserta, yang akan disebar ke TPS. Dia mengklaim massanya itu tidak akan mengintimidasi masyarakat yang akan mencoblos, karena hanya akan poto-poto kalau ada sesuatu, berdzikir, dan berdoa dari jarak 20-30 meter dari TPS supaya aman dan tak ada kecurangan. [3]
Sebuah alasan yang mengada-ada. Seratus orang dari luar lingkungan TPS, yang tak punya hak pilih, hanya foto-foto, berdzikir dan berdoa, jelas secara psikologis akan mengganggu warga. Keseratus orang itu juga jelas berkepentingan atas menangnya salah satu pasangan calon katena mereka menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi gubernur.
Semua alasan pengerahan massa itu dipastikan hanya akal-akalan saja agar jagoan mereka menang dan meneror massa pemilih Ahok. Bukankah itu isi ceramah Riziek dan para koleganya selama ini. Pilkada ini digambarkan sebagai pertempuran yang hak dan yang batil. Jadi di luar Anies-Sandi dan pendukungnya, mereka batil semua. Â
Mereka kan jelas paham dan tahu, di setiap TPS saat pencoblosan pastilah ada saksi dari baik dari jagoan mereka Anies-Sandi, maupun pasangan Basuki-Djarot. Tidak hanya itu, ada juga panitia pengawas pemilu dan petugas keamanan yang cukup di tiap TPS. Dengan begitu, kecurangan sangat sulit terjadi, karena banyak mata yang mengawasi, termasuk saksi Anies-Sandi.
Untuk urusan keamanan pilkada Jakarta ini, secara keseluruhan akan diterjunkan 64.726 personel gabungan Polri, TNI, dan aparat instansi lain. Kodam Jaya menerjunkan 15 ribu personel, sementara Polda Metro Jaya akan menerjunkan 34.627 personel, sisanya dari instansi lain. Para petugas keamanan ini akan disebar ke 13.032 TPS yang ada.
Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir adanya gangguan keamanan, intimidasi, dan sejenisnya saat melaksanakan pencoblosan 19 April besok. Sudah ada jaminan keamanan penuh dari aparat keamanan negara.Â
Dengan begitu, kehadiran para jawara Riziek FPI juga laskar wisata Al Maidah itu tak diperlukan. Lebih baik mereka mengurus keperluan hidupnya sendiri. Seperti Riziek misalnya, lebih baik energinya dipakai unuk persiapan menghadapi perkara hukum yang menjeratnya.Â
Banyak lho, perkara yang harus dihadapi Riziek FPI, mulai dari penistaan lambang negara Pancasila dan Proklamator Ir Soekarno, penistaan agama Kristen, kasus tuduhan simbol palu arit di mata uang rupiah baru, hingga kasus chat sex Firza Husein yang menghebohkan itu.
Tetapi kalau Riziek masih ngotot dengan gerakan para jawaranya itu, demikian juga penggagas wisata Al Maidah tetap mendatangkan 1,3 juta massa dari luar Jakarta, ya biar aparat keamanan yang menanganinya. Jika sudah seperti itu, ada baiknya Riziek dan kelompoknya dibuat jera. Entah dengan cara apa, yang penting jera.Â
Akhirnya, untuk warga DKI Jakarta, selamat memilih gubernur dan wakil gubernur idaman. Ingat soal pacar pecatan yang suka gonta-ganti pasangan, serong kanan- serong kiri itu jangan dipilih. Jelas mereka bukan gubernur dan wakil gubernur idaman.
