Siapa yang tak merindukan Tanah Suci?
Bagi umat Muslim, haji dan umrah bukan sekadar perjalanan spiritual, melainkan puncak dari kerinduan panjang. Ada yang menabung puluhan tahun, ada yang menunggu giliran hingga belasan tahun. Semuanya dijalani dengan sabar, penuh doa, dan ketulusan.
Namun, di balik kerinduan itu, sering terdengar cerita yang membuat hati pedih: birokrasi berbelit, antrean yang tak kunjung jelas, hingga praktik curang yang merusak kesakralan ibadah. Bukankah ironis, ibadah suci justru dicederai oleh permainan kotor di balik layar?
Tak lama setelah pelantikan kabinet Merah Putih, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan pemisahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari Kementerian Agama. Langkah ini diwujudkan dengan pembentukan lembaga baru: Kementerian Haji dan Umrah, yang secara khusus akan menangani urusan ibadah haji dan umrah.
Untuk memimpin kementerian baru, Prabowo menunjuk tokoh muda Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama. Pelantikan Gus Irfan, bersama sejumlah menteri hasil perombakan (reshuffle), dilakukan pada Senin, 8 September.
Ini bukan sekadar pergantian struktur. Pesan yang ingin ditegaskan jelas: pemerintah hendak menaruh fokus penuh pada tata kelola haji dan umrah, yang selama ini hanya menjadi satu dari sekian banyak tugas Kementerian Agama.
Selama ini, Kemenag ibarat seseorang yang mengurus terlalu banyak hal sekaligus, dari pendidikan, urusan agama, hingga haji dan umrah. Fokus terpecah, energi terkuras. Dengan kementerian baru, beban itu dipisahkan. Kini ada tim yang berdedikasi penuh, dengan spesialis yang benar-benar menekuni setiap persoalan jamaah.
Harapan yang Menumpuk di Pundak Baru
Kehadiran kementerian ini membawa harapan besar. Bukan hanya perbaikan sistem, tetapi juga perubahan budaya kerja. Ada sejumlah hal penting yang patut menjadi prioritas.
Pertama, pelayanan harus transparan dan bebas dari praktik korupsi. Isu jual-beli kursi haji atau jalur “furoda” sudah terlalu lama menghantui. Praktik ini merusak antrean reguler yang penuh kesabaran sekaligus menodai kesucian ibadah.
Betapa tidak adil, ketika orang yang menabung seumur hidup disalip begitu saja oleh mereka yang punya uang dan koneksi. Kuota harus dikelola dengan sistem yang jernih dan akuntabel. Tidak boleh ada lagi jalur belakang. Setiap jemaah berhak atas kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi oleh rupiah atau relasi.
Selain itu, kementerian juga harus hadir sebagai pelindung jamaah. Cerita tentang travel nakal sudah terlalu sering kita dengar: jemaah ditipu dengan paket murah, tapi berakhir sengsara - penginapan tidak layak, makanan seadanya, transportasi berantakan.
Lebih dari itu, mereka kehilangan rasa aman di tanah ibadah. Edukasi massif perlu digencarkan, mulai dari cara membedakan travel resmi dan abal-abal, apa saja hak-hak jemaah, hingga ke mana harus melapor jika terjadi masalah. Sanksi terhadap pelaku pun harus nyata, berupa pencabutan izin, denda, hingga proses hukum.
Hal lain yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas layanan dengan pendekatan modern. Haji dan umrah bukan sekadar urusan domestik, melainkan lintas negara.
Akomodasi, transportasi, katering, hingga bimbingan ibadah di Tanah Suci harus dipastikan berjalan lancar. Itu berarti komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi wajib diperkuat.
Di sisi lain, inovasi teknologi harus menjadi kunci. Bayangkan sebuah aplikasi terpadu yang mampu memberikan info real-time: jadwal keberangkatan bus, posisi penginapan, jadwal shalat di Masjidil Haram, hingga notifikasi kesehatan jemaah. Dengan digitalisasi, pelayanan bisa lebih cepat, akurat, dan transparan.
Pembentukan kementerian ini bukan sekadar urusan administratif. Ia adalah amanah besar: menjaga martabat ibadah, melindungi tamu-tamu Allah, dan memastikan perjalanan suci ini berlangsung dengan tenang.
Bagi kita, calon jemaah, ada kewajiban moral pula: bijak memilih penyelenggara, tidak tergiur “jalur cepat”, dan aktif melaporkan bila ada penyimpangan. Karena haji dan umrah adalah panggilan hati. Ia suci, ia agung, dan tidak boleh dinodai oleh kelalaian manusia.
Semoga dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah, kerinduan berjuta umat bisa terwujud dengan lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih penuh berkah.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
