Pengumuman oleh OAS mengenai hasil audit pemilu ini menyebabkan semakin parahnya situasi politik di Bolivia yang ditandakan dengan pengunduran massal dari jabatan pemerintahan antara lain para  menteri, gubernur dan anggota Legislator (Dunia Tempo, 2019). Dalam auditnya, OAS menyatakan bahwa hasil pemilu Bolivia telah dimanipulasi sehingga tidak dapat diverifikasi pemenang pemilu tersebut. Dengan adanya manipulasi terhadap data komputer yang luar biasa, OAS menegaskan bahwa Bolivia harus menyelidiki kasus kecurangan ini secara mendalam terhadap semua persoalan di dalamnya dan menuntut adanya pertanggungjawaban atas hal ini (Felia, 2019). Â
Analisa terhadap Keterlibatan dan Efisiensi OAS dalam Krisis Politik Bolivia
Krisis Politik yang terjadi di Bolivia pada akhir tahun 2019 dalam penyelesaiannya telah melibatkan OAS. Tuduhan adanya upaya kecurangan pada hasil pemilu menimbulkan kekacauan domestik Bolivia yang mengakibatkan munculnya unjuk rasa masyarakat Bolivia dan diikuti oleh pengunduran diri elit pemerintahan Bolivia. Dalam perjalanannya yakni dari awal hingga akhir krisis politik yang terjadi di Bolivia ini mengalami dinamika yang cukup menegangkan. Oleh karena adanya ketegangan akibat konflik internal di Bolivia, maka OAS terlibat dalam upaya penyelesaian krisis politik Bolivia.
Keterlibatan OAS sebagai aktor yang dipercaya dapat mengupayakan perdamaian, dapat dianalisa berdasarkan teori HI. Upaya untuk mewujudkan perdamaian dapat dianalisa sebagaimana agenda utama dari paradigm Liberalisme. Kerusuhan yang terjadi di Bolivia dan ketidakstabilan politik di dalamnya merupakan tanda sedang terjadi konflik di Bolivia. Sebagaimana cita – cita Liberalisme, Bolivia juga menginginkan perdamaian.
Lebih lanjut, OAS dapat dipandang sebagai sebuah institusi yang dapat menyelesaikan konflik secara bersama sama atau berdasarkan collective security. Hal ini didasarkan pada ketidakmampuan Bolivia dalam mengatasi konflik internalnya yakni krisis politik secara mandir sehingga memerlukan bantuan pihak lain agar perwujudan perdamaian menjadi lebih mudah.
Selain itu, OAS dapat juga dianalisa sebagaimana pemahaman berdasarkan konsep regionalisme. OAS adalah sebuah organisasi regional yang dibentuk berdasarkan kesamaan geografi yakni berada di kawasan benua Amerika. Ketika negara anggota OAS sedang mengalami konflik, secara langsung maka OAS berkewajiban untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian. Bolivia merupakan salah satu negara anggota OAS sehingga ketika Bolivia dihadapkan pada konflik internal dalam hal ini adalah krisis politik, maka OAS berkewajiban terlibat mengupayakan perdamaian sebagaimana konsep regionalisme. OAS dipercaya dapat menekan konflik di Bolivia.
Selain analisa diatas, penulis secara pribadi berasumsi, jika didasarkan pada pertimbangan tujuan dari OAS yang seharusnya adalah menciptakan perdamaian, pada kenyataannya malah menciptakan situasi yang berkebalikan. Seperti yang telah dijelaskan pada situasi dan kondisi ketidakstabilan domestik pada uraian sebelumnya, justru kekacauan semakin tidak stabil. Memang, bahwa keterlibatan OAS dalam krisis politik Bolivia di tahun 2019 telah sejalan dengan aturan OAS seperti yang termaktub dalam pasal 23 sampai 26 Piagam OAS mengenai penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilihat dari upaya OAS yang telah berkontribusi dengan menyediaakan  jasa baik atau cara yang disepakati bersama dengan pemerintah Bolivia selaku pihak yang sedang berkonflik.
Namun, jika dilihat dari hasil yang didapatkan setelah upaya audit OAS terhadap mekanisme pemilu Bolivia yang mana menetapkan bahwa telah terjadi penyimpangan dan kecurangan oleh pihak petahana yakni Evo Morales, sehingga hasil pemilihan umum yang memenangkan Evo Morales tidak dapat divalidasi. Berkaitan dengan hal ini, dapat dianalisa bahwa hasil audit yang merugikan Evo Morales dapat dikaitkan dengan latar belakang Evo Morales dengan latar belakang OAS yakni pengaruh hegemon dari Amerika Serikat. Kedua pihak ini merupakan pihak yang berseberangan padangan dalam hal ideologi yakni sosialis dan liberal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaknetralan OAS dalam menyelesaikan konflik negara anggotanya yang mana ini secara langsung juga dapat disimpulkan menjadi salah satu kekurangan OAS sebagai organisasi regional. Setelah melakukan kajian literature melalui browsing internet, asumsi penulis menjadi kuat dengan adanya publikasi oleh kajian Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan (CEPR) yang berbasis di Amerika Serikat yang menyimpulkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pemilu Bolivia. (Gunadha, 2019). Antropolog Bolivia Bret Gustafson mengatakan kepada The Intercept, Morales dihabisi secara politik oleh kaum oposan sayap kanan. Â Oleh karena itu, rekomendasi OAS yang tidak memvalidasi hasil pemilu 2019 dengan akhir tidak adanya penggelaran pemilu putaran kedua.
Kesimpulan
Krisis politik di Bolivia yang terjadi di tahun 2019 mengundang OAS sebagai organisasi regional di kawasan dapat dianalisa menggunakan teori Liberalisme. Keadaan domestik atau konflik internal di Bolivia secara khusus ditandai dengan mundurnya presiden Bolivia yang kemudian diikuti oleh mundurnya puluhan politisi pemerintahan. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan dan akhirnya menyebabkan kerusuhan yang merugikan. Sebagai tindak lanjut dari kekacauan politik yang terjadi di Bolivia, OAS sebagai organisasi regional yang ada di kawasan Amerika berkewajiban untuk menciptakan perdamaian di Bolivia. Keterlibatan OAS dalam penyelesaian krisis ini dapat dilihat dari perspektif liberalisme, yang mana alasannya didasarkan pada upaya menciptakan perdamaian. OAS sebagai organisasi atau sebuah institusi dipercaya sebagai aktor yang dapat meredakan konflik di Bolivia yang mana hal ini sejalan dengan asumsi liberal institusionalisme. Selain itu, keterlibatan OAS dapat dianalisa sebagai manifestasi dari konsep regionalisme.
Dengan terlibatnya OAS dalam upaya menyelesaikan krisis politik di Bolivia pada tahun 2019, yakni dengan melakukan audit, penulis menemukan bahwa kekacauan justru semakin parah setelah adanya publikasi laporan audit terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilu 2019.
