Maraknya Penggunaan Aset Kripto di Indonesia, Aset Kripto Sekarang Resmi Dikenakan PPN dan PPh?!

a. 1% (satu persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikali dengan nilai transaksi Aset Kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto; atau 

b. 2% (dua persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikali dengan nilai transaksi Aset Kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto."

Kemudian kita bahas bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto. Pada Pasal 19, 20, 21, 22 PMK No.68/PMK.03/2022 dijelaskan, Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh: 

a. Penjual Aset Kripto, sebagai objek pajak penghasilan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

• Penyelenggara perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto, tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) yang bersifat final dari nilai transaksi Aset Kripto.
• Transaksi Aset Kripto melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh PenyelenggaraKripto Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar:

1. 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur perdagangan berjangka komoditi; atau
2. 0,2% (nol koma dua persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan mengatur perdagangan berjangka komoditi.

Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (2) bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh Penjual Aset Kripto.

Dengan demikian untuk kalian semua yang membaca artikel ini ayo bantu pemerintah dengan sadar pajak. Khususnya para investor atau pengguna Aset Kripto nih.. jangan lupa untuk selalu membayar pajak ya! jadilah orang yang bijak dengan taat pajak. Karena pajak, dari, oleh dan untuk rakyat, membayar pajak tidak akan membuat kalian miskin kok :D.