Fenomena ini mengingatkan pada pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah mengatakan, "Pemimpin yang baik adalah yang hidup sesuai dengan kondisi rakyatnya, bukan yang hidup di menara gading." Kenaikan dana reses di tengah tekanan ekonomi rakyat jelas menunjukkan ketidakselarasan antara kehidupan wakil rakyat dengan realitas rakyatnya.
Reses adalah mekanisme demokratis yang penting. Tetapi, ketika dana reses naik drastis tanpa transparansi yang memadai, sementara tunjangan rumah dihapus sebagai "penghematan," maka yang terjadi bukan efisiensi, melainkan ilusi. Rakyat tidak butuh wakil yang pandai bersilat lidah tentang aspirasi, tetapi wakil yang benar-benar hadir dengan solusi nyata dan hidup selaras dengan kondisi rakyatnya.
REFRENSI
Huda, M. A. (2025, Oktober 14). Tunjangan Perumahan DPR RI Dihapus, Tapi Tunjangan Reses Melonjaak dari Rp 400 Juta Jadi Rp 700 Juta. Retrieved from https://news.republika.co.id/berita/t43r19487/kritik-tunjangan-reses-anggota-dpr-naik-jadi-rp-700-juta-formappi-dapat-bonus-tanpa-kerja
iNews, O. (2025). Tunjangan Perumahan Dihapus, Tapi Dana Reses DPR Naik Jadi 702 Juta. Jakarta: Official iNews.
Parlementaria, T. R. (2025, Oktober 15). Mengenal Reses, Jembatan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Negara. Retrieved from https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/60224/t/Mengenal+Reses%2C+Jembatan+Aspirasi+Rakyat+dan+Kebijakan+Negara
Wikanto, A. (2025, Oktober 13). DPR Rela Tunjangan Perumahan Dihapus, Ternyata Dana Reses Naik Jadi Rp 702 Juta. Retrieved from https://amp.kontan.co.id/news/dpr-rela-tunjangan-perumahan-dihapus-ternyata-dana-reses-naik-jadi-rp-702-juta
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
