Psiko hierarki, sudah semestinya dikesampingkan. Irjen FS, sekalipun pejabat tinggi Polri, tetapi sebagai bintang dua tidaklah berarti beliau tidak bisa diperiksa, pertama masih banyak perwira tinggi yang berpangkat lebih tinggi dari FS dan punya kewenangan untuk menyidik seperti salah satunya adalah Kabareskrim.Â
Yang kedua, sudah banyak perwira tinggi Polri yang diusut dan dihukum karena tindak pidana yang mereka lakukan, diantaranya sebut saja (Komjen) Susno Duaji yang menjabat sebagai Kabareskrim, kemudian ada (Komjen) Suyitno Landung yang juga mantan Kabareskrim, ada (Irjen) Raja Erizman bersama rekannya (Brigjen) Edmon Ilyas, yang terjerat di kasus Gayus Tambunan.
Berikut ada mantan Kakorlantas (Irjen) Djoko Susilo bersama wakilnya (Brigjen) Didik purnomo dalam kasus simulator SIM. Juga yang masih hangat kasus (Irjen) Napoleon Bonaparte. Jadi hambatan psiko hierarki ini sama sekali tidak relevan dengan fakta-fakta yang ada, bahkan untuk memutus hambatan psiko hierarki, tidak lama berselang Kapolri telah memberhentikan FS dari jabatannya.
Kemudian pernyataan psiko politis, ini lebih tidak masul diakal lagi, janganlah memperuncing situasi dengan memperluas konstruksi kasus dari konstruksi kasus hukum ke masalah politis segala macam.Â
Jika, presiden terlihat memberikan atensi serius dalam kasus ini, itu bukan berarti ini masalah politis. Atensi presiden dalam hal ini harus dimaknai sebagai dukungan presiden untuk institusi kepolisian dalam bekerja profesional, proporsional dan prosedural tidak lebih daripada itu. Kenapa? Karena isu yang berkembang terkait kasus ini telah jauh berkembang ke arah yang kontra produktif dari visi dan misi Polri yang presisi.
Motif kasus yang sensitif dan menyangkut orang dewasa
Meski pernyataan ini masih secara implisit dalam menyampaikan motif, namun ini sudah cukup membuat publik (awam) menerjemahkan macam-macam, padahal polisi sendiri masih dalam pendalaman kasus dan belum mencapai keputusan final mengenai motif, yang pasti informasi apapun yang didapatkan oleh Pak Mahfud MD itu juga sudah berada ditangan penyidik, tetapi apa yang ada ditangan penyidik belum tentu telah diketahui oleh Pak Mahfud MD.
Nah, gambaran yang ada di frame publik dengan pernyataan sumir ini bisa jadi bumerang, jika seandainya motif sesungguhnya yang terungkap adalah bukan perkara sebagaimana yang dinyatakan.Â
Apa susahnya, untuk menyampaikan pernyataan yang mendukung pihak kepolisisan agar bekerja secara optimal namun tetap berhati-hati. Kita tentu harus paham, bahwa ada informasi yang bisa dikecualikan untuk diekspos secara publik, apakah itu terkait sebagai rahasia agar tidak bocor ke terduga atau mungkin hal-hal yang menyangkut kesusilaan.
Meminta Polri ikut turun tangan dalam memfasilitasi LPSK dalam melindungi Bharada E.
Salah satu pernyataan Pak Mahfud MD yang juga bisa mempengaruhi opini publik adalah kemungkinan Bharada E terbebas dari jeratan hukum jika yang bersangkutan terbukti melaksanakan perintah atasan, dan dari pernyataan ini, kemudian Pak Mahfud mempertegas dengan meminta pihak Polri untuk memfasilitasi LPSK dalam melindungi Bharada E agar terbebas dari ancaman penganiyaan dan racun.
