Selain itu, negara donor memanfaatkan LNOB untuk memperkuat citra di hadapan publik global. Setiap proyek bantuan, sekecil apapun, dipromosikan sebagai "komitmen terhadap LNOB."Â
Narasi tersebut membantu membentuk reputasi positif, yang kemudian bisa dikapitalisasi dalam hubungan diplomatik maupun ekonomi. LNOB, dengan demikian, berfungsi ganda: moralitas bagi publik, sekaligus instrumen geopolitik.
Di titik ini, terlihat jelas LNOB bukan hanya prinsip normatif, melainkan juga strategi politik. Menjadi perangkat bagi neoliberalisme global untuk masuk ke ranah pembangunan dengan wajah ramah.
Integrasi ke Pasar: Inklusi yang Menyingkirkan
Salah satu kritik paling tajam terhadap LNOB adalah bahwa "inklusi" yang dijanjikan sebenarnya adalah integrasi ke dalam pasar. Dengan dalih memberi akses, program LNOB sering kali memaksa kelompok rentan untuk masuk ke dalam sistem kapitalisme global.Â
Kelompok rentan memang tidak lagi "ditinggalkan," tetapi posisi mereka tetap subordinat: sebagai konsumen, tenaga kerja murah, atau penyedia data.
Contohnya terlihat dalam program inklusi digital. Banyak negara berkembang didorong untuk memperluas akses internet agar masyarakat miskin "tidak tertinggal." Namun, akses ini sering kali diarahkan untuk menggunakan platform teknologi global.Â
Alih-alih berdaulat secara digital, masyarakat miskin justru menjadi ladang data baru bagi perusahaan raksasa. LNOB dalam kasus ini berfungsi sebagai topeng: seolah memperluas akses, padahal memperluas pasar.
Hal serupa terjadi dalam sektor keuangan. Konsep "inklusi keuangan" yang kerap dikaitkan dengan LNOB menjanjikan bahwa masyarakat miskin bisa mengakses layanan perbankan.Â
Namun, yang terjadi sering kali adalah mendorong mereka masuk ke sistem kredit mikro dengan bunga tertentu, yang pada akhirnya bisa menjerat mereka dalam utang. Inklusi di sini berarti membuka pasar baru bagi lembaga keuangan, bukan membebaskan dari kemiskinan struktural.
Kita juga melihat pola ini dalam pertanian. Program pembangunan yang katanya memastikan petani kecil "tidak tertinggal" sering kali mendorong mereka untuk masuk ke rantai pasok global. Alih-alih memperkuat kedaulatan pangan, hal ini justru membuat petani bergantung pada input dari korporasi dan harga pasar internasional.
