Hal itu harus juga diperankan dalam menjalankan fungsi organisasi kementerian kesehatan. Letakkanlah Kemenkes itu suatu organisasi yang melayani untuk semua. Jadikan Kemenkes itu sebagai rumah kita, bukan rumah saya.
Hindari membuat kebijakan yang kontroversial, tidak merangkul, tetapi kesan memukul, terutama dikalangan sesama profesi kesehatan, seperti misalnya keluarnya Permenkes Nomor 3/2020, yang didalamnya ada narasi yang menempatkan Apoteker satu kelompok fungsi di RS sama dengan binatu.
Dalam persoalan PSBB, keluarnya Permenkes, yang sangat ketat dalam memberikan kesempatan daerah untuk mengajukan PSBB.
Akibatnya yang banyak propinsi dan Kab/Kota yang tidak mengajukan PSBB. Akibatnya kita lihat sekarang, kasus terinfeksi meningkat di daerah, bahkan banyak dokter-dokter yang jadi korban.
Bagi Kemenkes, situasi Pandemi wabah Covid-19, haruslah menjadi Panglima Perangnya. Ambil alih peran yang memang menjadi domain tanggung jawab dan kekuasaannya.
Dalam suatu kehidupan penyelenggaraan negara ini, memang ada yang punya bakat merampas kekuasaan yang dimiliki orang lain, karena minimnya kekuasaan yang dimilikinya. Tetapi ironinya, hanya mau kekuasaannya saja, tetapi kalau sudah tanggung jawab tidak ikut diambilnya.
Teman-teman di jajaran Kementerian Kesehatan, punya tradisi kerja yang luar biasa untuk memajukan kesehatan, dengan semboyan Health for All, sebagai kesepakatan global, yang penting bagi mereka adalah harus ada penggeraknya, lokomotifnya yang maju di depan, dan tentunya peran itu ada di Pak Menteri Kesehatan.
Jika perlu pembisik, dengarkanlah bisikan para birokrasi yang menopang bapak, mereka pasti loyal karena sudah disumpah dalam mengemban tugasnya. Menteri dapat silih berganti, tapi mereka tetap menjadi rakyat penunggu di kementerian.Â
MERDEKA, Cibubur, 17 Agustus 2020
