Indonesia juga perlu mereformasi kebijakan insentif fiskal di sektor pertambangan. Insentif yang diberikan tidak boleh menjadi celah untuk manipulasi pajak, melainkan harus diarahkan untuk mendorong transparansi, inovasi, dan investasi yang benar-benar berdampak positif bagi negara.
Kasus PT Adaro Energy dan PT Kaltim Prima Coal adalah alarm keras bagi kita semua. Ini bukan hanya soal kehilangan penerimaan pajak, tetapi juga soal integritas dan keadilan sistem perpajakan nasional. Jika kita ingin memastikan kedaulatan fiskal di era globalisasi, maka pembenahan menyeluruh harus segera dilakukan. Pajak adalah napas pembangunan. Dan tanpa sistem yang adil dan transparan, kita hanya akan berjalan di tempat, sementara ketimpangan semakin lebar.
Oleh Cecilia Thanawati, Angelina Gerry, Shafira Dinda. Mahasiswa Universitas Pelita Harapan
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
