Mohon tunggu...
Carlos Nemesis
Carlos Nemesis Mohon Tunggu... Insinyur - live curious

Penggiat Tata Kota, tertarik dengan topik permukiman, transportasi dan juga topik kontemporer seperti perkembangan Industry 4.0 terhadap kota. Mahir dalam membuat artikel secara sistematis, padat, namun tetap menggugah. Jika ada yg berminat dibuatkan tulisan silahkan email ke : carlostondok@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Idiologi sebagai Solusi Otonomi Daerah

26 Juni 2016   20:38 Diperbarui: 29 Juni 2016   21:01 85
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo. Sumber : jogjadaily.com

“Saya paling suudzon sama kota yang smart smart gitu, semoga saya bisa menjelaskan lebih jelas pemikiran saya ini.” Sambut Hasto Wardoyo bupati Kulon Progo lulusan spesialis Fakultas Kedokteran UGM, dalam seminar yang diselenggarakan oleh UN-Habitat.

Penduduk urban semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan penduduk kota semakin meningkat. Kebutuhan apa yang meningkat ? Kebutuhan akan pangan tentunya, karena penduduk kota butuh makan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kota dipenuhi oleh struktur bangunan-bangunan padat, dimanakah tempat untuk mengambil sumber makanan itu (daging dan sayuran, beras-beras). Dari desa yang memiliki lahan subur untuk mengkultivasi tanaman dan mengengbiakan ternak.

Bermula dari cerita diatas lah terbit sebuah “ketergantungan”. Jakarta dapat dijadikan sebagai sebuah contoh yang baik. Karena rasio ketahanan Provinsi DKI Jakarta pada komoditas beras sebesar 0.0045% (dari 100% hanya 0.4% yang terpenuhi secara mandiri).

sumber : Pemaparan Seminar Urban-Rural Lingkage oleh Delik Hudalah, ST., MT., M.Sc., Ph.D, Hotel Trans Luxury Hotel, 14 Juni 2016
sumber : Pemaparan Seminar Urban-Rural Lingkage oleh Delik Hudalah, ST., MT., M.Sc., Ph.D, Hotel Trans Luxury Hotel, 14 Juni 2016
Lebih lanjut lagi, penduduk Jakarta dengan jumlah 10.075.300 (BAPPEDA JAKARTA 2014) membutuhkan suplai daging sapi yang tidak hanya berasal dari daerah sekitarnya (misalnya Jabodetabek) namun juga harus disuplai dari daerah luar pulau Jawa

Selain penduduk kota yang semakin berjuta-juta jumlahnya, terdapat juga sebuah fenomena yang menempatkan pangan “semakin langka” dan kelangkaan yang meningkatkan ketergantungan, yakni alih fungsi lahan.

sumber : Pemaparan Seminar Urban-Rural Lingkage oleh Delik Hudalah, ST., MT., M.Sc., Ph.D, Hotel Trans Luxury Hotel, 14 Juni 2016
sumber : Pemaparan Seminar Urban-Rural Lingkage oleh Delik Hudalah, ST., MT., M.Sc., Ph.D, Hotel Trans Luxury Hotel, 14 Juni 2016
sumber : Pemaparan Seminar Urban-Rural Lingkage oleh Delik Hudalah, ST., MT., M.Sc., Ph.D, Hotel Trans Luxury Hotel, 14 Juni 2016
sumber : Pemaparan Seminar Urban-Rural Lingkage oleh Delik Hudalah, ST., MT., M.Sc., Ph.D, Hotel Trans Luxury Hotel, 14 Juni 2016
Kedua gambar diatas menunjukan daerah yang mengalami alih fungsi lahan adalah daerah yang memiliki tanah produktivitas tinggi.

Pemerintah telah mengeluarkan UU No.41 Tahun 2009 tentang Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) untuk penyelesaiannya. Dengan poin-poin sebagai berikut :

  • pengembangan infrastruktur pertanian
  • pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
  • penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
  • penghargaan pada petani di perkotaan

Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menerapkan LP2B dan mengintegrasikannya dalam RTRW dan RDTR kabupaten/kota, dari 500 kabupaten/kota baru sekitar 107 yang telah menetapkan LP2B dalam rencana tata ruangnya.

Undang-undang tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjadikan daerah yang berketahanan pangan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah membutuhkan daerah lain untuk suplai sumber daya pangannya. Dikarenakan kesuburan tanah di setiap wilayah berbeda dan peruntukan wilayah yang memang ditujukan untuk daerah kota.

Namun yang akan menjadi masalah adalah ketika kota menjadi “black hole” bagi daerah sekitar karena kebutuhan yang “terlalu berat”. Setiap daerah haruslah memiliki kemandirian pangan, yang dibarengi dengan kemandirian ekonomi.

Jika pada penjelasan awal saya memaparkan tentang kemandirian pangan yang masih menjadi masalah, saya akan menjelaskan mengenai kemandirian ekonomi yang menjadi masalah, juga.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun