Problema sampah pada tiap kota dan negara memang menjadi permasalahan tersendiri. Seperti Ibu kota DKI Jakarta yang memiliki populasi penduduk cukup tinggi ini, persoalan sampah juga semakin membuat kenyamanan dan kebersihan menjadi berkurang. Pada tahun 2017 lalu saja, penduduk DKI Jakarta dalam sehari menyalurkan sampah sebanyak 7.000 ton ke Bantargebang.
Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur periode sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama serta Djarot Saiful Hidayat pernah meresmikan fasilitas pengolahan sampah di wilayah Jakarta. Tempat pengolahan sampah yang juga dikenal dengan nama intermediate treatment facility (ITF) tersebut yang berada di wilayah Sunter, Jakarta Utara dalam rencana jangka panjang, sudah dipersiapkan untuk mengurangi persoalan sampah yang menjadi persoalan di DKI Jakarta .
Mengutip kompas.com 16 Juli 2017. Dalam keterangan pers di depan wartawan, Djarot menerangkan bahwa pembangunan ITF Sunter tersebut akan dibawah pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta , Pt Jakpro. Dalam pembangunan proyek tersebut, juga melibatkan pihak swasta sebagai tujuan tidak membebani anggaran milik Pemprov DKI Jakarta.
Jika kita membuka catatan lama tentang  pembangunan di Jakarta pada masa Ahok dan Djarot, sebenarnya ada banyak yang sudah dibangun tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta.
Dalam perjalanan politik pemilihan Pilkada DKI Jakarta lalu, pasangan Ahok Djarot akhirnya dikalahkan oleh Anies Sandi si putaran kedua. Akhirnya proyek pengolahan sampah semakin tenggelam tanpa diketahui kelanjutannya.
Pada tanggal 20 Mei 2018 lalu, akhirnya mantan Wagub DKI Jakarta , Sandiaga Uno meresmikan fasilitas pengolahan sampah si kawasan Sunter, Jakarta Utara. Masih sesuai rencana sebelumnya, dimana BUMD Jakpro sebagai pengelola melakukan kerjasama dengan perusahaan Fortum  yang berasal dari negara Finlandia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rencananya akan mempercepat rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga  Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.Â
Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, penghentian hibah kepada kota Bekasi, akhirnya menimbulkan permasalahan baru, dimana sekitar 20 truk sampah milik DKI Jakarta dihentikan oleh Dinas Perhubungan wilayah setempat.
Beberapa dugaan peristiwa ini bisa terjadi, disebabkan pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghentikan dana hibah yang biasanya diberikan oleh Basuki Tjahaja Purnama semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ada sejumlah alasan yang menjadi sebab musabab hibah diberikan ke beberapa wilayah penyangga yang terkait dengan kota Jakarta.
Anies Baswedan yang dimintai tanggapannya, tentang pencegatan tersebut, memberikankan alasan tidak tahu perihal dana hibah yang di maksudkan. Oleh karena itu, ia akan mengecek terlebih dahulu hal ini.
Dilansir Suara.com 18/10/2018, akhirnya Wali Kota Bekasi buka suara untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tanpa muter-muter dalam memberikan keterangan pers tersebut, Pemerintah Kota Bekasi langsung membandingkan kinerja Anies dan Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi Gubernur DKI.
