Mohon tunggu...
Camilla Anindita
Camilla Anindita Mohon Tunggu... Penulis - Social Media, Content Writer, Copywriter

Seseorang yang ingin mengekspresikan diri lewat tulisan. Punya imajinasi tinggi dan kreatif. Welcome to my mind's imagination.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

BEM UI Nilai Pemerintahan Jokowi dan Kepolisian dengan IPK Satu Koma, Ini Alasannya!

28 Oktober 2022   08:00 Diperbarui: 10 Desember 2022   13:59 456
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Source : Twitter @BEMUI_Official

KOMPASIANA.com - BEM UI kembali mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pendidikan, korupsi, hingga institusi kepolisian menjadi sasarannya.

Melalui akun Twitter BEM UI (@BEMUI_Official), pihak BEM UI membuat tiga thread panjang ditujukan pada Jokowi dan jajarannya.

BEM UI menggambarkan betapa buruknya pemerintahan di berbagai sektor selama tiga tahun di bawah pemerintahan Jokowi pada periode kedua.

Selama tiga tahun pula Kabinet Indonesia Maju dianggap BEM UI tidak membawa kemajuan dan malah membawa kemunduran di berbagai sektor.

Bahkan BEM UI memberikan indeks prestasi tidak lebih dari satu koma untuk nama beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju

"Ini didasarkan pada buruknya kinerja, bobroknya instansi yang dibawahi, dan kontribusi mereka akan kemunduran Indonesia di segala lini," tulis akun Twitter BEM UI, @BEMUI_Official.

Sebut saja, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang diberi IPK 1,3. Lalu disusul Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendapat IPK 1,4.

Menteri Keuangan Sri Mulyani diberi nilai 1,5. Sementara IPK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto mendapat nilai sama yakni 1,7.

Paling terendah diterima oleh Kapolri Listyo SIgit dan Ketua KPK Firli Bahuri yang mendapat IPK 1,0.

Tidak hanya itu saja, masih banyak kebijakan-kebijakan yang masih dikritik dan merugikan rakyat.

Pendidikan masih mahal, dana APBN disikat untuk hal yang minim urgensi, permasalahan lingkungan dibiarkan, maraknya praktek KKN, hingga kasus pelanggaran HAM yang terus membludak dan tidak kunjung mendapat keadilan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun