Hal ini berkenaan dengan sidang Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pidana No. 54/ Pid.sus-TPK/ 2014/ PN.Kpg, atas nama terdakwa, EK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya dan OKM, selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara dugaan korupsi proyek Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Poskesdes serta Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang pada hari Senin, 30 Januari 2017.
Dalam tuntutannya JPU, yang terdiri dari Andrew Keya dan Jon Lumban Gaol, Catur Rianita, SH dan Yuli Partimi, SH, mendakwa para terdakwa masing-masing 4,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider tiga bulan penjara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung didampingi dua hakim anggota, Gustaf Marpaul dan Ali Mohtarom ini, JPU menilai kedua terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 802.491.274.
Menurut JPU, perbuatan terdakwa melanggar pasal 1 dan 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1 ayat(1) jo Pasal 2 ayat (1) dan 2 dan pasal 5 ke-1 KUHPidana.
Selain itu, jaksa juga menilai kedua terdakwa melanggar pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun yang sangat disayangkan bahwa JPU telah gagal dalam membuktikan tuntutannya di persidangan yang telah berjalan sejak bulan Oktober 2016. Hal itu dibuktikan dalam kesaksian dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh JPU, di mana tidak ada satupun saksi yang menguatkan dakwaan JPU.
Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius dari Pihak Komisi Kejaksaan RI dan kejaksaan Agung untuk mengusut secara tuntas dan transparan atas apa yang menjadi landasan dan dasar pijakan hukum dari pihak JPU untuk menetapkan tuntutannya atas para terdakwa.
Sebagai warga masyarakat yang membutuhkan keadilan yang seadil-adilnya demi hukum dan keadilan, maka diharapkan lembaga-lembaga pengontrol dan pengawas atas tindakan dan perilaku para Jaksa Penuntut, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Sumba Barat Daya perlu ditingkatkan dan diefektifkan. Bila hal ini tidak dikontrol dan diawasi dengan ketat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan sewenang-wenang atau kriminalisasi atas pejabat-pejabat daerah yang bersih dan berdedikasi baik akan semakin mewabah di Republik ini, khususnya di Sumba Barat Daya.
Mencermati fakta persidangan yang ada, sangat diduga kuat bahwa kasus ini sangat bermuatan politis dan adanya kepentingan-kepentingan terselubung untuk menjerat para terdakwa demi kepentingan tertentu. Sebagai akibatnya, terjadilah kriminalisasi dan terindikasi kuat JPU atas kuasanya, menabrak sendi-sendi keadilan hukum bagi para tersangka. Lalu pertanyaannya, di manakah SEPREMASI HUKUM di Negeri ini???? Sangat ironis!!!!
Untuk memberikan rasa adil kepada para terdakwa, maka menjadi sangat urgen bagi Lembaga Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan dan Komisi kehakiman untuk turun tangan dalam hal ini agar tindakan kriminalisasi ini tidak berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang basa berimplikasi pada keputusan masyarakat untuk mengambil sikap sendiri.
Sebagai gambaran bagi kita semua bahwa Program/ kegiatan Pengadaan alat kesehatan puskesmas, pustu, polindes, dan poskesdes dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya telah diaudit olehBadan Pemeriksa keuangan (BPK). Bahwa  berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK serta undang-undang terkait, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah SBD per 31 Desember 2014, serta telah menerbitkan  Laporan hasil pemeriksaan  Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten SBD tahun 2014 yang memuat opini wajar dengan pengecualiandengan nomor 13.b/ LHP/ XIX.KUP/ 5/ 2015  tanggal 25 Mei 2015, hanya diperoleh temuan dalam pengadaan obat dengan sistem e-catalog, dengan rekomendasi BPK  kepada Bupati SBD agar :
Memerintahkan PPK Dinas Kesehatan supaya berkoordinasi kembali dengan rekanan obat e-catalog untuk melakukan kontrak pengadaan obat;
