Apa itu RKP Desa dan Apa Urgensinya Bagi Masyarakat Desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan salah satu dokumen penting yang akan menentukan arah pembangunan pemerintah desa dalam setiap tahunnya. Didalamnya dibahas tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah desa tahun lalu dan rencana program atau kegiatan tahun kedepan yang akan dilaksanakan, baik itu yang rencananya akan dibiayai oleh APB Desa, APB Daerah maupun APBN.  Oleh karenanya dokumen ini idealnya disusun dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan regulasi yang ada bukan sekadar formalitas saja, sebab kedepannya dokumen ini akan dijadikan panduan utama pemerintah desa  dalam menentukan program prioritas yang akan dijalankan. Namun realitanya penyusunan RKP Desa tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar.  Ada jarak yang cukup lebar antara harapan ideal dan realita di lapangan.
Dalam artikel ini kami akan mencoba mengurai kendala-kendala yang sering muncul pada saat penyusunan RKP Desa, Serta mendorong pemerintah desa agar kedepannya RKP Desa benar-benar mampu menjadi instrumen pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat desa.
Harapan dalam Penyusunan RKP Desa
Secara ideal, RKP Desa diharapkan lahir dari proses musyawarah desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa, sehingga setiap warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dari kelompoknya. Harapannya dengan proses yang baik dokumen RKP Desa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dan memang benar-benar muncul dari akar rumput masyarakat desa bukan dari segelintir elit desa  yang mengatasnamakan masyarakat desa.
Disamping itu juga, pemerintah desa diharapkan mampu bersinergi dengan BPD, pendamping desa, serta pihak kecamatan dan kabupaten. Agar kelak nantinya RKP Desa yang disusun bisa menjembatani kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih luas dan dapat menjadi pedoman pembangunan desa yang transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan prioritas warga.
Realita di Lapangan
Namun, fakta di lapangan tidak selalu seindah harapan. Beberapa kendala yang kerap muncul antara lain:
1. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat
