Anda tentu tahu ormas apa yang dimaksud dan siapa pimpinan lembaga yang dimaksud kawan saya ini, tanpa menyebut nama ormasnya. Â
Tapi apakah pentolan ormas yang menjadi petinggi negeri itu pun tahu kelakuan oknum anggota ormasnya di lapangan yang memaksa untuk mengelola lahan parkir? Entahlah.
Sementara itu, belakangan ini pembicaraan soal legalisasi parkir liar kembali mengemuka. Termasuk di Jakarta. Â
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sedang mengkaji rencana melegalkan sejumlah titik parkir di ibu kota. Pelegalan parkir di sejumlah lokasi yang selama ini dianggap legal dan terlarang, diharapkan juga mampu menambah pendapatan asli daerah.
Akan tetapi, dengan kondisi perparkiran (liar) saat ini yang mayoritas dikelola oleh ormas dan warga setempat, tentu ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan parkir tersebut. Â
Karena bukan tak mungkin, ketika keputusan pengambilalihan parkir tersebut sudah diterbitkan, resistensi dari kelompok akamsi dan ormas akan sangat kuat. Karena mereka akan merasa 'pundi-pundi' uangnya dari pendapatan jasa parkir akan direbut oleh pemerintah.
Bagaimanakah negara menghadapi resistensi tersebut? Mari kita tunggu perkembangannya.
