Betapa hancurnya nanti setiap pergantian Menteri kebijakan baru lagi dibuat. Begitu seterusnya skenario ganti-mengganti itu diterapkan, hasilnya apa? Pemerintah tidak pernah selesai mengurus Pekerjaan Rumahnya. Konsentrasi meraih kualitas pendidikan, yang dijalani malah kesibukan merubah aturan dan sistem pembelajaran. Padahal memaksimalkan apa yang telah ada (sistem dan regulasi) menjadi lebih penting.
Sistem zonasi boleh saja menjadi pintu masuk bagi praktek menurunkan kualitas pendidikan. Betapa tidak, bila nantinya sekolah favorit di satu sisi tidak menjadi favorit lagi. Selain itu, sistem zonasi berhasil memutasikan perhatian para siswa berprestasi dari sekedar peran sekolah ke peran siswa itu sendiri. Bisa juga terjadi semacam eksodus yang direkaya, karena orang tua siswa, ada yang dengan segala cara memaksakan anaknya masuk ke sekolah favorit.
Praktek rekayasa pun dilakukan dengan membuat Surat Pindah atau Surat Keterangan domisili. Hal tersebut dimaksudkan agar calon siswa dalam identifikasi zona, bisa masuk ke sekolah yang ditujunya. Gejala ini hampir terjadi di tiap daerah, seperti di Kota Manado pun indikasi itu terjadi. Dengan niat tak mau mengecewakan anak-anak mereka, orang tua murid tidak segan melakukan apa saja. Mencari koneksi sampai mencari makelar (penghubung), memberikan suap juga tak segan mereka lakukan. Asalkan anak-anak tersayangnya masuk sekolah favorit.
Rantai tipu-tipu dan praktek tidak jujur pun masih tumbuh subur. Tentu pemerintah tidak mengharapkan hal yang demikian. Terima atau tidak, secara otomatis efek yang dimunculkan dari sistem zonasi yang dibuat pemerintah membuahkan hasil salah satunya seperti itu. Begitu memiriskan, ini ancaman serius dalam penyanderaan lahirnya kualitas pendidikan di Indonesia. Potret buram pendidikan kita berdampak sistematik.
Beregenerasi dari waktu ke waktu, jika sistem zonasi masih dijalankan. Sistem ini punya plus-minus, lebih banyak minusnya, lebih banyak melahirkan kendala di masyarakat. Untuk itu, bila mau dipertahankan pemerintah melalui Kementerian atau Dinas terkait melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. Pengetahuan atau informasi terkait hal ini masih tersumbat di area elit, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti sistem zonasi tersebut.
Belum lagi ada dugaan kuat praktek calo dan pilih kasih dari sekolah tertentu di saat penerimaan mahasiswa baru. Kemauan siswa untuk masuk ke sekolah yang mereka pilih menjadi terhalang. Dalam situasi tersebut pemerintah dengan instrument lengkapnya harus perkuat pengawasan, berantas prakter percaloan. Sistem menggunakan koneksi juga masih didapati masyarakat. Bagi masyarakat sekolah tidak boleh mendiskriminasi mereka.
Ekspektasi masyarakat itu tidak sejalan pada akhirnya. Faktanya sistem zonasi yang mengandalkan pendaftaran online (teknologi) menjadi 'jalan' dalam mengeksekusi dan meloloskan para siswa yang mendaftar ke sekolah. Jika dilacak, ada juga praktek penyimpangan yang dilakukan operator dan penerima berkas yang secara manual masih diberlakukan. Antara kebijakan dan kebijaksanaan dibuat, mungkin dengan pertimbangan kemanusiaan.
Yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai sistem ini menutup akses bagi siswa yang dari kalangan masyarakat tidak mampu. Sekolah tidak boleh melahirkan jarak dan sekat antara siswa kaya Vs siswa miskin, melainkan bagaimana membagi secara adil, merata serta proporsional kuota siswa. Tanpa melakukan pembedaan yang akhirnya berujung tidak protes. Jangan memakai sistem zonasi untuk kepentingan menyelundupkan para siswa yang punya koneksi, siswa yang orang tuanya kaya raya ke sekolah favorit, lalu yang lainnya dilepas di sekolah 'buangan'.
Apa jadinya nanti jika stakeholder pendidikan tidak dipercaya masayarakat? Maka sekolah alternatif yang dibuat masyarakat menjadi solusinya. Karena peran pemerintah diantaranya juga menjaga kepercayaan dan reputasi kelembagaan pendidikan, bukan memikirkan kepentingan sendiri. Harus dideteksi jangan sampai sistem zonasi menjadi alat efektif untuk 'membunuh' semangat siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Kita perlu ketat mengawasi jangan sampai kiblat pendidikan mengarah pada proses kapitalisasi yang makin menggila.
Seolah-olah ada tumpukan sampah dalam sistem zonasi yang dibuat pemerintah saat ini. Sampah yang tidak buang pada tempatnya, akhirnya menjadi penyakit. Sumber penebar virus yang mengganggu lingkungan. Pemerintah pasti dalam sikon ini mempunyai barometer evaluasinya, namun secara kasat mata terbaca sistem ini rasanya tidak akomodatif. Dalam prakteknya begitu mendiskriminasi masyarakat. Harusnya sistem yang dipakai mengakomodasi masyarakat, bukan membatasi.
