Indonesia Maju Versus Indonesia Adil Makmur

Free fight liberalism itu sendiri adalah konsep yang lahir dari konsep kapitalisme, dimana kompetisi ekonomi terjadi antar pemilik modal. Sebaliknya bagi rakyat yang tidak memiliki modal tidak akan memiliki kemampuan untuk ikut berjibaku dalam kompetisi yang dibangun oleh konsep liberalisme ekonomi. Oleh karena itu, dalam konsep liberalisme maka siapapun yang tidak memiliki modal akan selalu ditentukan oleh para pemilik modal, dan menjadi kacung-kacung para pemilik modal (taipan domestik dan asing).

Dalam konsep ekonomi liberal atau kapitalis, tidak diperlukan adanya subsidi dari pemerintah karena subsidi itu dianggap racun yang akan mempengaruhi jalannya kompetisi. Inilah makanya kenapa Pemerintah Jokowi mencabut subsidi bagi BBM dan tarif dasar listrik.  

Pada sisi lain, menurut konsep liberalisme, negara wajib menyediakan infrastruktur bagi rakyatnya seperti jalan, jembatan, sekolah, sarana kesehatan dan lain-lain. Namun, rakyat harus dikenakan biaya secara proporsional bagi penggunaan infrastruktur tersebut seperti tarif tol, tarif listrik, BPJS dan sebagainya. 

Sebenarnya sebelum adanya BPJS, bagi rakyat diberikan pelayanan kesehatan gratis melalui Puskesmas, tetapi dengan adanya BPJS sekarang ini pelayanan kesehatan melalui Puskesmas pun menjadi berbayar, hanya bedanya dibayarkan melalui iuran setiap bulannya.

Kehadiran negara untuk menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil dan tidak mampu dalam konsep liberalisme dilakukan secara personal. Jadi dalam konsep ekonomi kapitalis, keberpihakan pemerintah itu bukan membangun sistem yang kondusif bagi semua rakyatnya, tetapi melalui pendekatan personal melalui berbagai organ yang dimiliki oleh pemerintah. 

Dalam konteks persaingan modal inilah maka program pembagian sertifikat tanah digaungkan dengan tujuan untuk memberikan akses modal bagi yang tidak memiliki modal sehingga mereka bisa bersaing dengan para pemilik modal. Dalam konteks keberpihakan secara personal ini jugalah diluncurkan berbagai kartu oleh Pemerintah Jokowi seperti Kartu Pintar, Kartu Sehat, Kartu Pra Kerja dan lain sebagainya.

Namun, dalam konsep persaingan pasar, siapa yang memiliki modal yang lebih besar dan akses yang lebih mudah akan mampu bertahan dibandingkan dengan pemilik modal kecil. Yang pada akhirnya hanya akan membikin sang pemilik modal menjadi semakin besar dan yang lain menjadi semakin terpuruk. 

Gap antara yang kaya dan yang lemah semakin besar, yang pada akhirnya kekhawatiran yang diungkapkan oleh Pak Prabowo akan semakin nyata yaitu bahwa perekonomian negara ini akan semakin dikuasai oleh segelintir manusia, sedangkan sebagian besar lainnya hidupnya hanya sebagai kacung di republik tercinta ini.

Menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa janji yang beliau (Jokowi) ungkapkan tidak searah dengan arah pembangunan yang dituju? Ada dua kemungkinan jawaban dari pertanyaan itu. Jawaban pertama bahwa janji yang beliau ungkapkan tahun 2014 lalu itu hanya sekedar pemanis untuk mengundang simpati rakyat sehingga beliau bisa terpilih sebagai Presiden. 

Kemungkinan jawaban kedua yaitu beliau sendiri tidak tahu dengan arah pembangunan yang akan dituju karena arah kebijakan pembangunan itu bukan datang dari  Jokowi sebagai pemimpin, beliau hanya sebagai citra yang dijadikan simbol. Tetapi ujung dari keduanya tetap bahwa janji kampanye tidak lebih hanya sekedar dalam rangka untuk menarik simpati rakyat semata.

Bagaimana dengan Prabowo? Apakah jika beliau terpilih nanti akan memenuhi janji kampanyenya?