Mengawal Demokrasi dari Ancaman Narkopolitik

DALAM Rapat Kerja Teknis jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan di Bali beberapa waktu lalu (23/05), Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, menyoroti adanya fenomena narko-politik menjelang Pemilu 2024. 

Dijelaskannya, tidak menutup kemungkinan ada beberapa politisi yang memanfaatkan jaringan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang) untuk mendukung kegiatan politiknya. Karenanya, dia mengingatkan jajarannya mengantisipasi penggunaan sumber dana dari peredaran narkoba untuk kegiatan Pemilu 2024. Dirinya meminta seluruh jajaran reserse narkoba Polri mulai memetakan dan mengantisipasi permasalahan terkait narkoba yang dapat menghambat perhelatan Pemilu (CNNIndonesia.com, 26/05/23). 

Pernyataan Kabareskrim Polri ini penting disikapi kita bersama. Mengapa? Karena bagaimanapun infiltrasi pelaku kejahatan narkoba dalam dunia perpolitikan sangat potensial terjadi dan bisa menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi kita.  

Narko-politik sebagai suatu fenomena merupakan refleksi adanya interaksi antara dunia politik dengan perdagangan narkoba yang sangat kompleks. Disebut demikian karena keterlibatan seorang politisi secara langsung dalam perdagangan, produksi, dan juga distribusi narkoba berdampak luas pada kehidupan sosial dan politik. Dia mampu menjalin hubungan dengan kelomok kartel narkoba untuk mendapat dukungan, proteksi, atau keuntungan finansial.

Baca juga: Politik Dua Kaki Jokowi (?)

Dalam beberapa kasus, kita mencatat banyak politisi baik lokal maupun nasional yang tertangkap aparat hukum karena terlibat dalam transaksi atau perdagangan narkoba. Bahkan dari pengakuan beberapa pelaku perdagangan narkoba di persidangan pengadilan, sering kita mendengar adanya hubungan pelaku dengan politisi dan pejabat, entah itu berperan sebagai pelindung (backing) maupun sekaligus sebagai pengguna.

Ancaman Serius

Fenomena narko-politik tidak bisa dianggap remeh. Dampak yang ditimbulkan dari menyusupnya perdagangan narkoba dalam dunia politik bisa menjadi ancaman serius bagi kehidupan bernegara. Mengapa demikian?

Aktivitas narko-politik sangat kompleks karena banyak melibatkan berbagai pihak. Bukan hanya politisi semata, namun juga bisa merambah di kalangan aparat penegak hukum. Namun yang lebih berbahaya adalah adanya pengaruh politik dalam penegakan hukum narkoba yang bisa merusak tata kelola pemerintahan, hukum, dan stabilitas sosial. 

Baca juga: Merekonstruksi Nasionalisme Kita

Politisi yang terlibat kejahatan narkoba dapat mempengaruhi kebijakan, khususnya penegakan hukum, penuntutan, maupun prioritas penindakan sindikat narkoba. Ini sangat membahayakan upaya penegakan hukum yang efektif. Hal ini juga bisa menjadikan penanganan narkoba ke arah yang tidak konsisten dan tidak adil.

Kita bisa bercermin pada pengalaman Mexico dan Kolombia. Hingga kini, kedua negara di Amerika Tengah itu terkenal dengan kekerasan sosial dan politik, juga perang kartel narkoba yang melibatkan para politisi dalam perdagangan narkoba. Beberapa politisi dituduh menerima suap kartel atau melindungi operasi narkoba. 

Keterlibatan ini sangat merusak integritas pemerintahan dan sistem politik di Mexico dan Kolombia secara keseluruhan. Bahkan, stabilitas sosial di kedua negara tersebut sangat beresiko karena dipenuhi dengan perang antar geng narkoba yang menakutkan, karena konflik itu bisa terjadi setiap waktu.