Sistem Reproduksi Kemiskinan Dihapus Karena Tidak Sesuai Perikemanusiaan

Para pendiri bangsa (founding fathers) berwasiat bahwa: "Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 2025 menyatakan: "Kami ingin kemiskinan ekstrim turun hingga O% atau nol persen dalam tempo sesingkat-singkatnya".  

Karena sesungguhnya, kemiskinan bukan sekadar angka untuk menggambarkan kondisi ekonomi, berupa angka statistik: tingkat pendapatan, persentase PDB untuk konsumsi makanan dan non-makanan, asupan nutrisi perkapita perhari dan tingkat pengangguran terbuka. 

Kemiskinan menyembunyikan kenyataan yang lebih kelam, karena kemiskinan adalah hambatan TSM (terstruktur, sistemik dan massif) dan  penindasan yang meng-eliminasi pilihan.

Sebagai Hambatan

Kemiskinan bukan hanya pembatasan akses terhadap sumber daya; ia juga menghalangi jalan menuju kehidupan yang bermartabat. Ketika seorang anak tidak dapat bersekolah karena harus membantu ekonomi keluarga, sama artinya dengan perampasan masa depan, sebelum ikhtiar merdeka mereka dimulai. 

Ketika biaya pelayanan kesehatan tidak mampu dilunasi, hak hidup si miskin menjadi ilusi. Ketika petani terjerat utang dan harga panen yang tidak mampu menutup biaya produksi, maka peluang untuk berinovasi dan keluar dari eksploitasi otomatis terhenti. 

Jangan salah sangka, kemiskinan bukanlah deprivasi / tekanan pasif. Kemiskinan dapat menampakkan wujudnya sebagai hambatan aktif, karena dihasilkan oleh sistem yang timpang.

Sistem yang dibangun dan dilestarikan oleh kuasa politik, yang telah diborong habis atau full booked oleh pemilik kapital demi mengamankan akumulasi kemakmurannya.  

Hasilnya adalah sistem yang memenuhi mati rasa adil, terus menjerumuskan kelompok terpinggirkan ke dalam siklus keputusasaan. 

Sistem itu menghambat pendidikan yang ramah penduduk miskin, mematikan kreativitas, dan merampas hak setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri. 

Sebagai Penindasan

Penindasan tidak selalu hadir dalam bentuk kekuasaan otoriter dan kejam seram. Seringkali berhasil membangun citra diri ramah, joget-joget, full senyum.  

Karena penindasan tidak selalu kasat mata, wujudnya penyekatan hasil ... sekat-sekat atau jalur-jalur. Jalur basah dan empuk bagi para kroni, sisanya melaju di jalur kering kerontang karena tiada pilihan. Tiadanya pilihan sama halnya dengan tiada kebebasan. 

Jika seseorang yang bekerja tiga pekerjaan hanya untuk menafkahi keluarganya tidaklah bebas. Seorang perempuan yang terpaksa bekerja secara eksploitatif karena tidak punya pilihan lain tidaklah bebas. 

Anak muda yang tumbuh dalam suasana kebatinan deprivasi / tertekan turun-temurun tidaklah bebas. Kemiskinan adalah penindasan karena ia merampas pilihan. Kemiskinan memaksa manusia hidup dalam mode bertahan, di mana impian jangka panjang menjadi kemewahan yang tak terjangkau. 

Ketimpangan kekuasaan yang berkelindan dengan kemakmuran ekonomi, memungkinkan bahwa yang kaya mendikte pembuatan aturan main (kebijakan), termasuk dalam hal distribusi sumber daya ekonomi, yang celakanya menguntungkan mereka. 

Sementara yang miskin tetap terperangkap dalam situasi tiadanya pilihan, utamanya karena terdesak oleh kebutuhan atau urusan perut. 

Who's who?

Di Indonesia,  tahun 2024, sekitar 25,22 juta jiwa atau 9,03% tidak mampu mengkonsumsi makanan harian seharga Rp.13.089.

Di pinggiran kota, uang sebesar itu hanya mampu menebus semangkuk mie ayam. Semangkuk mie ayam dasar (tanpa tambahan) mengandung 500-600 kkal. Jika dengan pangsit/kerupuk: 650-750 kkal. Jika kuah santan, kalori bisa mencapai 800-900 kkal.

Menurut data BPS, untuk mencapai status tidak miskin nutrisi harian harus melampaui 2.100 kkal. Bagi yang belum bisa mencapai ambang batas nutrisi ini, disematkan status penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 

Kaum kurang semangkuk mie, jika dihimpun dalam kabupaten seukuran Kab. Pati yang didiami penduduk: 1,3 juta jiwa (tepatnya 1.324.188 jiwa menurut data 2023) maka akan terbentuk 19 kabupaten miskin.

Untuk menjalankan mesin birokrasi di masing-masing kabupaten menghabiskan belanja gaji pegawai 1,2 - 1,5 triliun plus biaya operasional 600 miliar. Belum termasuk biaya untuk instansi vertikal yang berakar hingga kecamatan, seperti Kantor Kementerian Agama, TNI/Polri, juga kejaksaan dan pengadilan negeri / agama.

Kaum kurang semangkuk mie, jika diukur memakai kriteri Bank Dunia jumlshnys mencapai 171 juta. Jika dihimpun akan membentuk 131 kabupaten seukuran Pati. Besar biaya birokrasinya, hitung sendiri. 

Namun, jangan menganggap mereka ini sekadar angka. Ini adalah jutaan cerita tentang harapan yang menjadi fatamorgana dan hak yang entah kapan datangnya. Namun, mereka tetap berhak memberi makna hari merdeka. 

 Ayo

Momentum, peringatan hari ulang tahun ke-80 proklamasi kemerdekaan adalah momentum untuk mengingatkan bahwa ekosistem ideologi, politik dan ekonomi (ipolek) masih produktif menghasilkan kemiskinan. Akibatnya, masih banyak saudara sebangsa dan setanah air, belum mampu mencapai status yang sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 

Mehami bahwa kemiskinan bukanlah kondisi alami; ia adalah kondisi yang tercipta oleh ulah / perilaku manusia. Maka, untuk mengakhirinya, dengan menghilangkan hambatan dan penindasan kebebasan, juga dapat diperjuangkan. 

Perjuangan melawan kemiskinan bukan soal bermurah hati atau karitas, tetapi kewajiban insan merdeka untuk turut serta mewujudkan kemerdekaan dengan memenuhi prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Wujud perjuangan itu kasat mata antara lain: penetapan upah yang layak bagi pekerja sekeluarga, layanan kesehatan universal, akses pendidikan merata berkualitas, ekonomi berkeadilan dan  politik bebas KKN. Dengan kata lain mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Dan tibalah saatnya untuk deklarasi: Ayo, eko-sistem politik-ekonomi yang tiada henti memproduksi kemiskinan harus dihapuskan  karena tidak sesuai dengan perikemanuiaan dan perikeadilan.