Ibarat tinggal dalam sebuah rumah, tentu kita akan menjaga rumah yang kita tinggali dengan sepenuh hati. Kalau kotor dibersihkan, kalau ada yang berniat jahat kita jaga agar tidak ada yang berbuat jahat. Tentu kita akan membangun rumah tinggal kita ini menjadi tempat yang nyaman, menyenangkan dan aman. Dan untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tentu juga ada hal-hal yang telah disepakati antara ayah, ibu, anak dan seluruh isi rumah. Mematuhi kesepakatan merupakan bentuk ketaatan untuk mewujudkan tatanan keluarga yang diinginkan.
Begitu juga dalam konteks negara. Sebagai manusia yang lahir dan tumbuh di dalamnya, kita semua terlahir sebagai generasi penerus. Dan salah satu tugas yang harus dilakukan adalah menjaga, agar negeri ini tetap menjadi negeri yang tenang, yang ramah dan bisa saling menghargai. Jika negeri ini bisa menjadi negeri yang toleran dengan berbagai keberagamannya, diharapkan semua orang yang ada di dalamnya juga ikut menjadi toleran.
Untuk bisa saling menghargai, tentu juga harus ada ketaatan untuk menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati. Pancasila saja misalnya, merupakan sebuah kesepakatan-kesepakatan yang harus dipatuhi untuk dijalankan dalam setiap perilaku dan ucapan. Jika kita memang menjalankan sila pertama, tentu kita akan menjadi pribadi yang religius, yang menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Sila kedua menganjurkan untuk saling memanusiakan antar sesama, agar kita bisa saling menghargai dan menghormati. Sedangkan sila ketiga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan. Sila keempat mengajarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dan sila kelima mengajarkan agar senantiasa berbuat adil. Semua hal diatas perlu ditaati dan dijalankan, agar segala yang kita inginkan bisa terwujud.
Begitu juga terkait aturan-aturan hukum di sebuah negara. Karena kita tinggal di Indonesia, maka harus taat dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Siapapun kita dan apapun latar belakangnya, jika memang bersalah dan melanggar aturan hukum yang ada, maka harus siap menghadapi hukuman. Harus siap menghadap konsekwensinya. Baik itu tokoh politik, tokoh agama atau tokoh masyarakat, harus menghadapi konsekwensi jika memang tidak mentaati aturan hukum yang berlaku.
Dalam perkembangannya, saat ini memang banyak sekali berkembang informasi yang menyesatkan, provokasi dan ujaran kebencian. Tidak jarang, para tokoh publik ini memanfaatkan hal ini untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, untuk mengalihkan segala bentuk kesalahannya. Apalagi jika tokoh tersebut mempunyai banyak simpatisan atau pendukung. Hal semacam ini semestinya tidak perlu terjadi. Karena hukum adalah hukum, yang harus ditaati, bukan dibelokkan atau dimanipulasi. Siapa yang bersalah, harus mendapatkan konsekwensi hukum.
Sebagai masyarakat biasa, kita juga harus bisa memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Jangan langsung percaya, hanya karena pernyataan tokoh tertentu. Karena di era teknologi yang serba canggih ini, informasi bisa berkembang begitu pesat. Dan dalam perkembangan tersebut, jika kita tidak membekali diri dengan literasi, tentu akan tertinggal dan mudah menjadi korban provokasi hoaks dan segala macamnya.
Mari kita tinggalkan provokasi dan ajakan tidak benar di media sosial. Ingat, kita adalah masyarakat yang beragama. Dalam agama dianjurkan untuk mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan. Jika melanggar akan mendapatkan dosa, jika mematuhi akan mendapatkan pahala. Begitu juga dalam konteks bernegara. Jika kita melanggar hukum, maka akan mendapatkan penjara. Namun jika kita mentaati hukum, kita akan bisa melakukan berbagai hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Salam introspeksi.
