Silfester, Relawan Jokowi Divonis 1,5 Tahun Tapi Masih Jadi Komisaris: Negara ke Mana?

Jika pernyataan Silfester terbukti tidak benar, maka ini patut diduga sebagai rekayasa narasi untuk menciptakan ilusi moralitas, seolah ia bukan lagi seorang terpidana.
Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tapi permainan opini yang merusak akal sehat publik.

🏛️ Jabatan di BUMN: Bukti Sistem Tidak Bekerja?
Dalam periode belum dieksekusi itu, Silfester justru diangkat menjadi komisaris di ID Food, sebuah perusahaan BUMN strategis.
Ini mengundang pertanyaan mendasar: bagaimana mekanisme rekrutmen komisaris dilakukan?

Apakah riwayat hukum seorang calon pejabat publik tidak menjadi bagian dari proses due diligence?
Atau, lebih menyakitkan lagi: Apakah vonis pidana tidak dianggap penting asal tokohnya dekat dengan kekuasaan?

Jika benar begitu, maka negara ini sedang menormalisasi krisis integritas dalam birokrasi.

🚨 Negara Ke Mana? Ketika Hukum Menyerah pada Kuasa
Kisah Silfester mencerminkan sebuah masalah akut dalam sistem penegakan hukum dan politik kekuasaan di Indonesia:
1. 📉 Vonis inkrah bisa diabaikan selama bertahun-tahun,
2. 🪑 Terpidana bisa jadi pejabat publik,
3. 🗞️ Opini publik dimanipulasi dengan klaim sepihak yang ternyata fiktif.

Kita patut bertanya: Negara ke mana?
Apakah hukum hanya berlaku untuk mereka yang tak punya akses ke lingkar kekuasaan?

📢 Penutup: Negara Tak Boleh Buta, Apalagi Bungkam
Sudah saatnya kita sebagai warga negara tidak diam melihat hukum dipermainkan.
Penegak hukum harus menjawab:
Mengapa eksekusi Silfester tertunda selama 6 tahun?
Siapa yang mengizinkan terpidana menjadi komisaris?
Dan mengapa sistem bisa diam melihat semua ini terjadi?
Hukum harus berlaku sama untuk semua, bukan tunduk pada relasi politik.
Jika negara gagal mengeksekusi putusan pengadilan sendiri, maka bukan hanya keadilan yang mati tapi juga kepercayaan rakyat pada republik ini.