Jokowi Lovers Tak Punya Legal Standing: Ancaman Laporan Terhadap Prof. Sofian Tak Berdasar Hukum

Kasus ancaman laporan polisi oleh kelompok relawan Jokowi Lovers terhadap Prof. Sofian Effendi mencuat setelah pernyataan Dokter Tifa mengungkap adanya ancaman nyata dari komunitas pendukung Jokowi untuk melaporkan Prof. Sofian ke Bareskrim Polri.

Ancaman laporan tersebut sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena secara hukum positif, relawan atau pendukung bukanlah pihak yang memiliki legal standing. Dalam perkara dugaan pencemaran nama baik atau fitnah, yang berhak melapor hanyalah korban langsung atau kuasa hukumnya yang sah.

Delik Aduan: Siapa yang Berhak Melapor?
Dalam hukum pidana, perkara pencemaran nama baik atau fitnah merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat dilaporkan oleh korban langsung. Relawan tidak punya kapasitas hukum mewakili kehormatan orang lain tanpa kuasa resmi.

Bunyi Pasal Pencemaran Nama Baik dan Fitnah (KUHP Terbaru)
Pasal 310 KUHP (Pencemaran Nama Baik) - Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah dihukum karena pencemaran dengan tulisan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 KUHP (Fitnah)
Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Unsur Delik Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 KUHP):
Ada pernyataan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
Ditujukan agar diketahui umum (publik).
Ada niat jahat (dolus/mens rea).
Harus ada korban langsung yang merasa kehormatannya dirugikan.

Syarat Agar Dapat Dikatakan Fitnah:
Agar tuduhan bisa dianggap fitnah dalam Pasal 311 KUHP, ada syarat penting:
1. Ada tuduhan lisan atau tertulis.
2. Tuduhan tersebut menyerang kehormatan orang lain.
3. Tuduhan tersebut tidak benar dan si penuduh tahu tuduhan itu tidak benar.
4. Pelaku diberi kesempatan membuktikan, tapi gagal.
5. Ada unsur kesengajaan (niat jahat).

Siapa Korbannya?
Jawaban hukumnya jelas: Jokowi sebagai individu, bukan komunitas pendukungnya. Relawan tidak punya legal standing untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik atau fitnah.

Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 Membatalkan Pasal Hoaks UU 1/1946
Relawan sebelumnya sering memakai dalih:
Pasal 14-15 UU 1/1946 tentang berita bohong menimbulkan keonaran. Namun, pasal ini telah dinyatakan tidak berlaku sejak Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Maret 2024.

Mengapa Laporan Ini Tidak Sah?
1. Penyalahgunaan hukum prosedural: Relawan bukan korban langsung.
2. Membungkam kritik lewat ancaman hukum: Tidak relevan secara hukum, hanya intimidasi.
3. Bertentangan dengan demokrasi dan kebebasan akademik.
4. Ancaman Bareskrim hanyalah bentuk teror sosial-politik, bukan proses hukum murni.

Ancaman Laporan oleh Relawan: Penyalahgunaan Prosedur
Pernyataan Dokter Tifa soal ancaman relawan pendukung Jokowi makin menegaskan bahwa langkah tersebut bukan soal penegakan hukum, melainkan pola intimidasi sistematis terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat.

Hukum pidana tidak dapat dipakai oleh pihak yang tidak dirugikan secara langsung. Penyalahgunaan laporan polisi oleh relawan Jokowi adalah pembajakan hukum demi kepentingan kekuasaan.

Penutup: Hukum Bukan Alat Teror
Upaya Jokowi Lovers atau komunitas relawan serupa melaporkan Prof. Sofian Effendi hanyalah bentuk intimidasi sosial-politik tanpa dasar hukum. Polisi wajib menolak laporan cacat legal standing ini demi menjaga marwah hukum yang adil, profesional, dan objektif.

Negara hukum wajib melindungi kebebasan berpendapat, bukan memberi ruang bagi penyalahgunaan hukum oleh relawan politik yang bahkan secara hukum tidak punya kedudukan.