Pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Untuk itu, perlu ada antisipasi dan mitigasi yang disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang dilakukan, salah satunya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022.
APBN DIRANCANG Â ANTISIPATIF, RESPONSIF, DAN FLEKSIBELÂ
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun 2021-2022 (16/8). Di tahun 2022, Indonesia masih akan dihadapkan dengan ketidakpastian tinggi, dan juga harus menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim yang mengancam, dinamika geopolitik yang meningkat, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.Â
Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa APBN 2022 harus bersifat antisipatif, responsif, dan fleksibel. Hal ini dilakukan untuk merespon situasi yang akan terjadi di 2022 yang penuh ketidakpastian sehingga perlu kehati-hatian dan optimisme. Karena itu perlu selalu berinovasi dan mengantisipasi setiap perubahan kedepannya dengan menjaga tata kelola yang baik. APBN ini juga merupakan peran sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menjadi motor pemicu pemulihan ekonomi. Selain itu, Indonesia yang menjadi pemegang presidensi G20, harus mampu menghadapi segala tantangan global yang ada.
PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL
APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical selama  ini dapat meredam dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi. APBN selama pandemi menjadi perangkat kontra-siklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan mendorong kelangsungan dunia usaha. Pemerintah yang menyadari pemulihan ekonomi berkelanjutan dapat terlaksana jika pengendalian pandemi dapat dilakukan. Sehingga pemerintah akan terus berupaya agar kebiasaan baru "living with endemic" dapat segera terlaksana dengan melakukan berbagai strategi penanganan Covid-19 yang lebih efektif, memperkuat sistem kesehatan, dan mendorong penerapan protokol kesehatan pada masyarakat.
APBN 2022 Â akan diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan responsif, antisipatif, dan fleksibel. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki optimisme bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengakselerasikan pemulihan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat harus dipulihkan dan ditingkatkan. Optimisme ini sejalan dengan prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang semakin membaik walaupun kecepatan pemulihan tiap negara di dunia berbeda-beda.
Pemulihan ekonomi akan terus menjadi fokus utama dengan pondasi kuat dalam pelaksanaan reformasi struktural sehingga berjalan optimal. Seperti kata Presiden Joko Widodo reformasi struktural adalah hal yang sangat fundamental bagi pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi setelah pandemi yang terjadi, karena Indonesia harus tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, produktivitas perlu ditingkatkan drngan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur digital, energi, dan pangan dalam usaha mendorong industrialisasi.
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2022
Perkembangan ekonomi global pada tahun 2023 menurut proyeksi akan meningkatkan meskipun tingkat ketidakpastian dan resiko yang dapat terjadi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 juga tetap menjadi resiko terbesar yang masih harus diwaspadai. Peningkatan penanganan pandemi semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh dunia yang diharapkan membawa dampak positif terhadap pemulihan ekonomi kedepannya. Pemulihan ekonomi juga didukung oleh pola hidup kebiasaan baru yang semakin kuat dan kualitas kesehatan masyarakat yang membaik sehingga "living with endemic" dapat terwujud. Sehingga, kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat pulih dan kembali berjalan normal dengan adaptasi pola hidup normal yang baru.Â
Tentunya dengan tetap memperhatikan kondisi dan perkembangan dari perekonomian dunia dan domestik terkini. Maka asumsi makro APBN 2022 adalah pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 3%, nilai tukar rupiah Rp14.350/dollar Amerika, suku bunga surat berharga negara (10 tahun) di 6,8%, harga minyak mentah Indonesia 63 dollar/barrel, lifting minyak bumi 703.000 barrel/hari, dan lifting gas bumi 1.036.000 barrel/hari. Dengan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran menurun pada level 5,5 sampai 6,3%, tingkat kemiskinan dapat turun menjadi kurang dari 9%, tingkat ketimpangan akan membaik di 0,376 sampai 0,378, indeks pembangunan manusia terus meningkat antara 73,41 sampai 73,46, nilai tukar petani tetap terjaga di atas 100 yaitu 103 sampai 105, dan nilai tukar nelayan di antara 104 sampai 106.
POKOK-POKOK APBN 2022
- Pendapatan Negara dalam APBN 2022 direncanakan sebesar 846,1 triliuRp1.846,1 triliun, yang berasal dari Penerimaan Perpajakan (Rp1.510,0 triliun), Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp335,6 triliun), dam Penerimaan Hibah (Rp0,6 triliun). Dengan target penerimaan perpajakan tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp1.510,0 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak (Rp1.265,0 triliun) dan penerimaan kepabeanan dan cukai (Rp245,0 triliun). Dengan berbagai pertimbangan dalam menentukan target Pendapatan Negara maka didasari atas beberapa faktor antara lain, prospek pemulihan ekonomi, iklim investasi, daya saing usaha, dan kapasitas perekonomian. Bukan hanya itu, kontribusi PNBP terhadap APBN juga terus dioptimalkan. Peran PNBP sebagai instrumen kebijakan sektoral akan didorong dalam upaya mendukung aktivitas ekonomi, investasi, dan pelayanan masyarakat.
- Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2022 telah disepakati sebesar Rp1.944,5 triliun. Sejalan dengan usaha pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan, serta prioritas pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dalam bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, dan pariwisata.
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKKD)Â pada APBN 2022 adalah sebesar Rp769,6 triliun. Kebijakan terkait TKKD di tahun 2022 diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan dalam mendukung kinerja daerah. Kebijakan TKDD tahun 2022 berlandaskan beberapa pokok, antara lain:
- Melanjutkan kebijakan tentang perbaikan kualitas belanja daerah guna meningkatkan dan kesejahteraan antar daerah yang merata.
- Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD.
- Melanjutkan kebijakan tentang penggunaan Dana Transfer Umum untuk meningkatkan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, dan pembangunan pendidikan sehingga menghasilkan SDM berkualitas.
- Melanjutkan kebijakan tentang penyaluran Dana Bagi Hasil, drngan memperhatikan kinerja daerah.
- Meningkatkan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus.
- Menggunakan Dana Desa menjadi instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, aktivitas penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas.
- Pembiayaan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp868,0 triliun dengan arah kebijakan pembiayaan anggaran secara umum adalah sebagai berikut:
- Mendukung kebijakan fiskal dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang efisien.
- Mengembangkan pembiayaan yang kreatif serta inovatif melalu penguatan peran BUMN, BLU, SEF, SMV, serta mendorong skema KPBU yang lebih masif.
- Memperkuat usulan program pembiayaan investasi.
- Mendukung pendalaman pasar dan efisiensi perluasan basis investor atau kanal pembayaran SBN ritel serta mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah.
- Memberikan pinjaman yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas pembiayaan Pemda, BUMN, dan BUMD dalam usaha mendukung proyek Pemerintah.
- Kewajiban penjaminan yang mengarah kepada peningkatan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam upaya pemberdayaan peran swasta dan badan usaha, serta mendorong peran SAL Â sebagai fiskal buffer dan dapat dikelola secara efisien melalu penguatan manajemen kas.
APBN FOKUS DALAM 6 HALÂ
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa APBN 2022 akan berfokus terhadap 6 hal. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan dari program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, APBN untuk memperkuat agenda peningkatan sumber daya manusia yang mampu bersaing, unggul dan berintegritas. Fokus keempat adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Fokus yang kelima adalah menguatkan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan dan melakukan pemerataan kesejahteraan antar daerah.Â
Yang terakhir, APBN difokuskan untuk melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting  dalam usaha mendorong belanja yang efisien. Selain 6 fokus utama, Presiden Joko Widodo juga akan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah yang fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi yang penuh ketidakpastian. Jadi Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dilakukan dan dimantapkan sebagai upaya menguatkan pondasi yang mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal.
Referensi:
