Mohon tunggu...
Harry Darmawan Hamdie
Harry Darmawan Hamdie Mohon Tunggu... Relawan - PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barito Utara, Inisiator Beras Berkah Muara Teweh Kalteng.

PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kab. Barito Utara Kalimantan Tengah. Inisiator Komunitas Beras Berkah di Muara Teweh Kalteng dan Ketua Yayasan Beras Berkah Muara Teweh.

Selanjutnya

Tutup

Worklife Artikel Utama

Reformasi Birokrasi dan Upaya Meminimalisir Produktivitas Palsu

6 Mei 2024   10:54 Diperbarui: 7 Mei 2024   21:06 2286
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Anggota Satpol melaksanakan tugas. (Dokumentasi pribadi PP Barut)

Salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional berkinerja tinggi. Dengan reformasi birokrasi diharapkan stigma birokrasinya yang ribet dan aparaturnya yang malas dapat dihilangkan.

Dahulu ada istilah 7-0-15, aparatur datang jam tujuh, kemudian kosong karena tidak ada kinerja, kemudian pulang jam tiga sore. Ada yang memang sibuk tapi hasilnya tak terukur namun ada pula aparatur yang kelihatan sibuk tapi hasilnya tidak ada (produktivitas palsu, fake productivity).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mereformasi birokrasi. Pemerintah bahkan membentuk kementerian khusus yang mengurusi reformasi birokrasi, yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi menuntut penyederhanaan birokrasi dengan memangkas eselon IV dan menambah pejabat fungsional. Kebijakan itu salah satu upaya mengurangi produktivitas palsu ASN. Pejabat fungsional terkait langsung dengan tugas fungsi organisasi. Kinerja pejabat fungsional juga lebih terukur.

Di level perangkat daerah, dinas, badan, instansi, satuan, berusaha meminimalisir produktivitas palsu. Meminimalisir fake productivity harusnya menjadi tanggungjawab pimpinan. Namun meningkatkan kinerja menjadi tanggungjawab semua aparatur.

Selain itu, reformasi birokrasi berimplikasi digitalisasi kinerja. Sejak bulan Mei 2023 Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengaplikasikan e-kinerja, absen dan kinerja dilaporkan secara online. 

Pada penilaian e-kinerja saya sering mengalami keterlambatan memenuhi batas minimal jam kerja. Kesulitan yang timbul karena aplikasi tidak mengukur kerja berpikir mengenai kegiatan, tugas dan tanggung jawab di Satpol PP, membaca peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta buku-buku hukum yang sebagian besar saya lakukan di rumah.

Aplikasi e-Kinerja juga tidak mengukur usaha saya meningkatkan kemampuan mengambilan keputusan yaitu waktu saya membaca buku-buku manajemen dan motivasi kerja.

Begitu pula dengan kerja-kerja kreatif membuat video kegiatan Satpol PP, termasuk menulisan di kompasiana. Bayangkan dari 148 artikel di Kompasiana saya menulis 84 artikel terkait kerja dan kegiatan di Satpol PP. Maklum saya memproklamirkan diri sendiri sebagai duta Satpol PP di Kompasiana. Artikelnya di sini.

Sebagai salah satu pimpinan di Satpol PP, Kabid Gakda, saya selalu memotivasi anggota bahwa kerja di Satpol PP bukan hanya kerja biasa tapi kerja dengan bobot yang mulia. Artikel motivasi ini saya tulis di sini;

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Worklife Selengkapnya
Lihat Worklife Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun