Obat Tidak Mempan Sembuhkan Bangsa

Pemerintah saat ini mulai membatasi import sebagai bagian tindakan operasi medis dalam tubuh Indonesia, yang mana dampaknya pasti akan terimbas pada industri yang sangat bergantung pada komponen import dimana memaksa mereka untuk tidak memproduksi secara normal, akibatnya produk yang mereka hasilkan lebih sedikit atau produk yang mereka hasilkan tidak lagi berkualitas, sehingga berdampak pada harga produk dan kengganan konsumen untuk membeli. Jika terjadi secara masal maka otomatis berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat yang turun. Tingkat konsumsi turun, menyebabkan Indonesia tidak menguntungkan lagi bagi investor yang tertarik pada tingkat konsumsi Indonesia dimana selama ini mereka handalkan. Mereka tidak ragu untuk menarik dolarnya dari Indonesia apalagi saat ini kondisi global juga memotivasi mereka untuk semakin menarik dolarnya di Indonesia. Persediaan dolar di Indonesia menjadi sedikit, jadi harap maklum kalau harga dolar semakin naik.

Industri yang komponennya banyak dari import akan mengalami penderitaan dua kali lipat, sudahlah import dibatasi kemudian harga dolar saat ini pun naik. Kalaupun pemerintah kembali membuka keran import, maka industri ini pun tentunya berat untuk melakukan import karena harga dolar yang naik. Mau tak mau beban produksi mereka harus dikurangi, salah satunya PHK atau penurunan gaji pegawai atau buruh agar perusahaan atau industri mereka tetap bisa berjalan walaupun harus pelan. 

Bantuan Langsung Tunai

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti yang terjadi pada era sebelumnya pun bisa dikatakan hanya sebagai obat penurun rasa demam. Rakyat diberikan uang tunai, agar mereka masih mampu berbelanja. Diharapkan tingkat konsumsi dari mereka tetap terjaga. Uang yang seharusnya dapat membiaya hidup mereka untuk hal-hal yang bersifat produktif mungkin bisa habis untuk membeli rokok, mabuk-mabukan, track-trackan motor, atau hal-hal yang tidak perlu lainnya.

Saat ini, ada kartu sakti yang khsusus untuk keperluan tertentu, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat (BPJS). Jika dilihat sekilas, kartu sakti ini mirip dengan BLT, namun berbeda penggunaannya. Perbedaan ada pada hal-hal apa yang bisa dibeli dari kartu itu, tidak seperti BLT yang bisa membeli apa saja sesuai keinginan si penerima. Saya mempersepsikan, bahwa kartu-kartu ini dapat dimanfaatkan bagi pemiliknya untuk hal-hal yang bersifat produktif yaitu untuk keperluan sekolah anak, untuk kesehatan, dan untuk ditukarkan dengan sembako, atau mungkin bisa dimanfaatkan untuk modal usaha. Saya belum tahu, apakah kartu-kartu ini bisa juga dimanfaatkan untuk membeli emas, rokok, dst seperti seperti yang terjadi pada Kartu Jakarta Pintar seperti baru-baru ini terjadi? kalau bisa juga, berarti tak ada beda dengan BLT. 

Pengurangan Subsidi BBM

Bentuk operasi medis lainnya yaitu pengurangan subsidi BBM namun skema nya kali ini berbeda. Sebenarya pengurangan subsidi BBM ini telah dilakukan sejak zaman Pak Harto, namun tidak drastis, karena saat itu harga jualan minyak dari Indonesia masih tinggi serta jumlah bensin di tanah air masih sedikit akibat jumlah kendaraan yang masih sedikit. Kalau kemaren yang disubsidi adalah harga jualnya ke masyarakat, dimana harga jual di masyarakat dipastikan tetap tapi beban subsidinya yang ditombok pemerintah akan naik turun.  Kapan pemerintah menaikkan atau menurunkan harga BBM tergantung seberapa mau pemerintah menomboknya. Jika pemerintah mau menombok banyak, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan. Jika pemerintah tidak mau menombok banyak, maka harga BBM dinaikkan. Besaran beban penombokan tergantung dari harga minyak dunia dan batas beban dari APBN.   

Kini, biaya subsidinya alias beban penombokan dari pemerintah dijadikan tetap agar ada kepastian dalam APBN, sehingga harga jualnya ke masyarakat akan turun-naik dengan rentang waktu yang fleksibel. Hal seperti ini akan merepotkan masyarakat untuk mengatur keuangan mereka, akibat dari ketidakpastian harga BBM di pasar, bisa naik bisa turun sewaktu-waktu, di mana pemerintah akan mengevaluasi harga setiap dua minggu. Dalam skema baru ini, pemerintah hanya menentukan kapan harga BBM naik dan kapan harga BBM tersebut turun, tentunya dengan berbagai pertimbangan.

Waktu untuk menaikkan dan menurunkan harga BBM harus ada izin dari pemerintah. Namun, berapa besaran kenaikan dan penurunan diserahkan kepada Pertamina. Pertamina mulai dilepas menjadi perusahaan business oriented. Pertamina lah yang akan menanggung keuntungan dan kerugian dari penetapan waktu turun naiknya BBM oleh pemerintah. Pertamina tentu akan mematok seberapa besar keuntungan wajar yang akan mereka peroleh dari masyarakat yang notabene harus juga menjadi tanggung jawab sosial mereka sebagai perusahaan 100% milik negara. Pemerintah sepertinya akan melakukan operasi medis dalam prilaku konsumsi masyarakat dan perilaku Pertamina, agar menjadi masyarakat dan perusahaan yang siap bersaing. 

Seperti saat ini, harga minyak dunia turun, namun pemerintah tetap tidak menurunkan harga BBM di pasaran. Sebenarnya Pertamina akan mendapat keuntungan asalkan peminat BBM bersubsidi tetap tinggi dan harga dolar tidak naik, namun karena dolar diprediksi tidak stabil, pemerintah belum mengizinkan perubahan pada harga BBM bersubsidi Pertamina di pasaran. Serta juga belum diketahui apakah konsumsi BBM bersubsidi tetap stabil atau bahkan menurun untuk saat ini.

yang pasti, Pertamina harus menjadi perusahaan untung, karena diharapkan modal pengembangan Pertamina untuk menjadi perusahaan global seperti Petronas tidak lagi membebankan pemerintah, tidak lagi merengek pada pemerintah untuk menambah modal. Oleh karena itu semangat kerja dan inovasi pertamina harus ditonjolkan. Salah satu inovasi pun dilakukan salah satu nya dengan mengeluarkan pertalite yang barangkali juga sebagai strategi Pertamina untuk mendapatkan untung.