Covid-19 dan Kebijakan Publik

Kebijakan ketat ini nampaknya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kuartal pertama tahun 2020. Seiring dengan kemampuan Tiongkok mengatasi COVID-19, maka pelonggaran aktivitas ekonomi telah dilakukan sehingga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal kedua.

Bercermin dari data tersebut terdapat pelajaran yang dapat dipetik para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakannya mengatasi permasalahan akibat COVID-19. 

Yang pertama adalah bahwa pandemi COVID-19 tergolong wicked problem, yaitu permasalahan dengan tingkat kompleksitas yang amat tinggi, belum diketahui solusi yang pasti. Hingga saat ini belum diketahui bagaimana virus ini muncul dan obat apa yang efektif untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Para peneliti di seluruh dunia tengah bekerja keras untuk dapat menemukan vaksin COVID-19 dan obatnya. 

Hal yang sejauh ini diketahui tentang COVID-19 adalah bahwa penularannya melalui medium air liur (droplet), penyebaran berlangsung amat cepat dan orang yang telah terinfeksi tidak selalu menunjukkan gejala. Kedua, COVID-19 telah membuat seluruh negara di dunia mengalami kesulitan sosial ekonomi.

Para pembuat kebijakan dihadapkan pada dilema antara pengetatan dan pelonggaran aktivitas ekonomi karena masing-masing pilihan akan menimbulkan resiko yang serius. 

Di satu sisi pengetatan diperlukan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, namun di sisi lain pelonggaran juga diperlukan agar perekonomian dapat bergerak dan masyarakat tidak terjerumus ke dalam jurang kemiskinan.

Bali jelas mengalami situasi ini yang amat berat dan dilematis tersebut. Dengan industri pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, pengetatan aktivitas masyarakat termasuk pariwisata telah menimbulkan stagnasi pada sektor pariwisata yang berpengaruh pada kelesuan sektor ekonomi lainnya. 

Ketika pada fase awal dampak langsung dirasakan oleh pekerja pariwisata, pada perkembangan berikutnya pekerja pada sektor lainnya, termasuk petani pun turut merasakan kelesuan ekonomi Bali. 

Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya serapan industri pariwisata terhadap produk-produk pertanian serta turunnya daya beli masyarakat. Distribusi logistik barang-barang dari luar Bali juga dapat turut terganggu menyusul kebijakan penghentian pembiayaan rapid test terhadap pengemudi angkutan barang dari luar Bali sejak tanggal 18 Juni 2020.

Ketika para pengusaha barang bersedia melakukan rapid test secara mandiri kepada para pengemudinya, hal ini akan berimplikasi pada peningkatan biaya operasional, sehingga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan harga barang-barang tersebut.   Dengan kondisi demikian langkah-langkah kebijakan bagaimana yang perlu menjadi perhatian para pembuat kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19?

Sepanjang kasus penularan baru harian dalam jumlah besar masih tetap terjadi, pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memutuskan dilakukannya pelonggaran untuk menggerakkan perekonomian.