Solusinya
Kita mesti fair ya bahwa tidak mungkin semua guru honorer diangkat jadi CPNS. Saya yakin negara bisa bangkrut. Kalau negara bangkrut bangsa ini akan chaos dimana-mana. Anda tentu tidak menginginkan keadaan ini, bukan?
Pertama, pemerintah perlu mewujudkan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai amanah UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Terkait dengan PPPK pemerintah perlu menelurkan regulasi yang adil kepada guru-guru honorer ini. Tidak melulu melihat dari hasil ujian kompetensi tapi perlu melihat masa kerja dan usia seorang guru honorer itu. Rujukannya dari Dapodik.
Kedua, perlu ada insentif khusus kepada guru honorer mungkin melalui APBN bukan saja kepada guru yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) tapi kepada semua guru honorer yang sudah terdaftar di Data Dokok Pendidik (Dapodik). Seperti yang sudah berjalan selama ini dengan nilai sebesar Rp. 250 ribu.
Jika pemerintah pusat masih mempertahankan bahwa penerima insentif khusus non PNS harus memiliki NUPTK maka Pemda mesti melakukan terobosan, misalnya menerbitkan SK kolektif  (SK Gubernur / Bupati / Walikota) yang bersifat sementara untuk dijadikan persyaratan utama penerbitan NUPTK. Sifat sementara ini maksudnya upah atau gaji masih dibebankan kepada dana BOS.
Ketiga, Â pengangkatan PTT juga perlu memperhatikan unsur keadilan. Maksud saya ada pengkategorian. Melalui jalur honorer dan jalur umum untuk para sarjana pendidikan yang belum terdaftar dalam sistem Dapodik. Sehingga guru - guru yang sudah lama mengabdi tidak tersisihkan dengan model test saat ini yang cukup ketat.
Tapi memang pendidikan kita masih dalam proses pembaharuan. Salah satu aspek yang menjadi hambatan adalah soal kesejahteraan. Pendidikan kita tidak akan maju kalau masih banyak guru bekerja dalam keluhan.
Guru memang bukan orang hebat tapi banyak orang hebat lahir dari sentuhan tangan guru.
Salam Damai
