#IniUntukKita-Sumbangsih Memajukan Indonesia

Untuk mencapai keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia, 

kita harus membangun. 

Bangunlah jiwanya! 

Bangunlah badannya! 

Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun. 

Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun. 

(Presiden Joko Widodo)

Pemerataan kesejahteraan suatu negara dapat dicapai dengan berbagai cara. Melalui cara yang bertahap (gradual) atau melalui terobosan cara yang drastis (revolusional) untuk mempercepat dan memangkas kebuntuan birokrasi. Republik Indonesia yang berciri kepulauan teramat luas untuk dikelola dengan cara biasa.

Pemerintahan Joko Widodo dengan 9 program prioritas Nawa Cita menghadirkan pembaharuan untuk Indonesia. Salah satu program Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Periode pertama pemerintahan Joko Widodo menunaikan kewajiban  untuk mengimplementasikan UU desa sehingga terjadi pemerataan pembangunan antar wilayah, khususnya pedesaan di kawasan timur Indonesia dan pulau-pulau terluar (di garis depan) serta kawasan perbatasan.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Membuka jalur distribusi dan mempercepat alur perekonomian dapat dilakukan dengan pembangunan infrastruktur. Salah satu negara yang merasakan dampak positif dan masif dari pembangunan infrastruktur adalah Negara Tiongkok.

Di Tiongkok jalan-jalan membentang lebar dan panjang serta mengakses kemana-mana, termasuk di daerah pegunungan dan padang pasir jalan-jalan tersedia baik.

Bagi pemerintah Tiongkok pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan-pelabuhan besar, serta penyediaan kendaraan umum yang memadai adalah kewajiban, karena hal itu bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam salah satu poin Nawa Cita disebutkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju serta bangkit bersama dengan bangsa Asia lainnya.

Hal ini dilakukan dengan cara membangun infrastruktur berupa jalan baru sepanjang 2.000 kilometer, membangun 10 pelabuhan baru, membangun 10 bandara baru, membangun 10 kawasan industri baru.

Program Nawa Cita sesuai dengan pepatah Tiongkok: "Jika ingin kaya raya, bangunlah jalan raya".  Dengan semakin baik dan meratanya infrastruktur niscaya mobilitas manusia, barang, dan jasa semakin cepat, serta tak lagi terkendala rusaknya infrastruktur yang masih terdapat di beberapa kawasan Indonesia.

Pemerataan di Indonesia

Sulit membayangkan persatuan Indonesia, jika masih terdapat ketidakadilan baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemerintahan Jokowi menyadari ketimpangan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Kini kawasan timur Indonesia lebih dipacu pembangunannya.

Pemerataan pembangunan giat dilakukan pemerintah untuk mengikis ketidakadilan, karena ketidakadilan menyebabkan berbagai masalah bagi negara seperti terorisme, separatisme, konflik komunal, dan disintegrasi bangsa. Fokus pemerintahan Jokowi berupaya untuk semakin memeratakan pembangunan.

Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi dengan sadar dan bersegera meningkatkan kualitas infrastruktur yang diwujudkan dalam pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, Trans-Jawa, Trans-Papua, hingga jalan-jalan di daerah perbatasan. Peningkatan kualitas infrastruktur tersebut bertujuan agar memudahkan mobilitas warga. Semakin terhubungnya satu wilayah dengan wilayah lainnya semakin meningkatkan interaksi sosial perekonomian yang menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terobosan Peraturan dan Percepatan Proyek Infrastruktur

Blusukan yang menjadi ciri khas Jokowi benar-benar efektif mengurai akar permasalahan. Dalam berbagai blusukan ke wilayah Indonesia, Jokowi dapat mengidentifikasi hambatan dan persoalan suatu kasus. Selama ini pembangunan infrastruktur terkendala persoalan izin, terutama pembangunan infrastruktur yang melalui kawasan hutan.

Kebijakan penggunaan lahan hutan dengan memberikan dispensasi perizinan akan mempercepat pembangunan infrastruktur. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa jika di kawasan hutan, biasanya digunakan PP (peraturan pemerintah) No. 10 dan No. 24 yang memerlukan tukar pakai lahan.

Kini dengan pemangkasan izin, cukup dengan pinjam pakai. Hal tersebut sangat membantu sehingga sekarang pembangunan bendungan dan jalan tol yang melewati hutan sudah berjalan.

Terobosan peraturan atau deregulasi kebijakan yang termasuk dalam paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah mengatur mekanisme tukar guling lahan, jika proyek mencakup kawasan hutan akan diganti dengan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Mengubah "Halaman Belakang" dan Membangun dari Pinggiran

Indonesia bukan Pulau Jawa semata. Ada Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pemerintahan sebelumnya kurang memerhatikan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Jalan rusak, aliran listrik yang byar pet, dan sulitnya mengakses air bersih masih menjadi masalah saudara-saudara sebangsa di pelosok-pelosok Indonesia. Ketimpangan pembangunan sungguh dirasakan oleh warga yang tinggal di perbatasan. Mereka ibarat hidup di "halaman belakang" Republik Indonesia.

Ada lima puluh kecamatan di perbatasan yang mendapat prioritas pembangunan. Sudah waktunya warga yang tinggal di wilayah perbatasan dimanusiakan dan diakhiri penderitaannya sebagai warga yang hidup di "halaman belakang'.

Paradigma tersebut hendak diubah oleh pemerintahan Jokowi. Membangun dari pinggiran merupakan tekad pemerintah. Pembangunan harus Indonesia Sentris, ungkap Presiden Jokowi.

Pendanaan Kreatif: Siasati Pembangunan Infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia semakin gencar dilakukan pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan di beberapa daerah di Indonesia yang masih relatif tertinggal dalam infrastruktur dasar seperti jalan raya atau tol, instalasi air bersih, instalasi pengelolaan sampah, dan pemukiman.

Pembangunan infrastruktur menyedot keuangan negara. Oleh sebab itu, pemerintah merancang pendanaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur. Pendanaan kreatif berarti proyek infrastruktur pemerintah daerah (pemda) dibangun oleh badan usaha, baik swasta maupun BUMN, sementara pemerintah pusat akan mendukung di sektor kelayakan proyek.

Untuk menjalankan pendanaan kreatif Kementerian Keuangan membentuk PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur). SMI merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang fokus usahanya dalam bidang pembiayaan infrastruktur jangka panjang. SMI melakukan penyiapan proyek sehingga risikonya bisa dikurangi. Bahkan pembiayaan infrastruktur dapat ditekan.

SMI juga memperkenalkan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Melalui skema ini SMI menyiapkan proyek infrastruktur agar menjadi lebih baik sehingga badan usaha mau terlibat dalam skema KPBU. Skema dengan KPBU dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka membantu pemerintah daerah.

Sumbangsih Memajukan Indonesia

Kiprah Sarana Multi Infrastruktur (Persero) SMI selama satu dekade cukup signifikan. SMI telah mendanai 261 proyek senilai Rp1.151,8 triliun. Pembiayaan tersebut melalui tiga pilar bisnis, yakni pembiayaan dan investasi, jasa konstruksi dan pengembangan proyek.

Rincian penyaluran anggaran melalui tiga pilar bisnis disampaikan oleh Direktur Utama PT. SMI Emma Sri Martini kala saat peringatan Dasabakti SMI di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Hal yang paling membahagiakan bahwa dari total pembiayaan yang disalurkan oleh SMI, 63 persen di antaranya merupakan proyek yang digarap di luar Pulau Jawa. Ini sejalan dengan semangat pemerintah bahwa pembangunan harus Indonesia Sentris agar upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat tercipta.

Sumber Referensi

Pemerintah Hapus Kewajiban Penyediaan Lahan Pengganti Proyek JLS, diakses 5 Juli 2020.
PIDATO KENEGARAAN: Jokowi Tegaskan Lagi Komiten Pembangunan Indonesia Sentris, diakses 5 Juli 2020.
Optimalkan Pembangunan, Creative Finance Dimanfaatkan, diakses 21 Agustus 2020.
Satu Dekade, SMI Danai Rp1.151,8 Triliun Proyek Infrastruktur, diakses 22 Agustus 2020.