Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan, pada tahun 2020 lalu, tidak ada kasus kekerasan dengan terduga pelaku anggota kepolisian yang berakhir di meja hijau dalam satu tahun terakhir. Demikian berita Kompas.com.
Dua Hal Mengapa Komjen Listyo Perlu Pelajari Cara Kerja Polisi Jepang
Kepolisian Jepang telah lama menarik perhatian karena pendekatan minim kekerasan yang diterapkan di Negeri Sakura itu. Banyak media massa Amerika Serikat membandingkan cara kerja polisi Jepang dengan polisi AS yang terkesan bagai bumi dan langit.
Polisi AS menewaskan sekitar 7.666 orang antara 2013 dan 2019. Sebagai perbandingan, setidaknya 224 orang tewas dalam "kontak" dengan polisi Kanada selama periode itu.
Sebagai perbandingan, The Economist pada 2018 merilis data menarik. Pada tahun 2017, polisi AS telah menembak mati 458 orang. Pada periode itu, tidak seorang pun tewas karena ditembak polisi di Jepang dan Inggris.
Memang benar, Jepang sangat membatasi pemilikan senjata oleh masyarakat. Tidak seperti beberapa negara bagian di AS yang sangat longgar dalam menerapkan izin senjata untuk sipil. Akan tetapi, bukan soal izin senjata saja yang membuat polisi Jepang dipuji.
Inilah dua alasan mengapa Komjen Listyo sebagai calon tunggal Kapolri perlu pelajari cara kerja polisi di Jepang:
1. Pendekatan Humanis Berbasis Komunitas pada Warga
Polisi Jepang sangat bergantung pada koban (kantor polisi perkotaan) dan chuzaizo (kantor mini di daerah perkotaan dan pedesaan) untuk mengendalikan kegiatan kriminal di suatu daerah. Petugas polisi yang tidak berada di pos polisi juga tetap dekat dengan masyarakat.
Pendekatan polisi terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di Jepang jauh lebih rutin daripada di Amerika Serikat (Bayley, 1991). Misalnya, dua kali setahun, petugas polisi berseragam mengetuk pintu setiap tempat tinggal dan mengajukan banyak pertanyaan.
Pertanyaan yang disampaikan kadang tidak terkait dengan pengendalian kejahatan, melainkan tentang kehidupan orang-orang di lingkungan tersebut. Polisi juga lebih aktif dalam kegiatan berorientasi pelayanan yang tidak terkait dengan penegakan hukum, seperti berbagai kantor konseling umum di setiap departemen kepolisian tingkat prefektur.
