TKD Anjlok, Daerah Goyang: Saatnya Kepala Daerah Berhenti Menunggu dan Mulai Menjemput!

Ketika TKD menyusut —baik karena penyesuaian kebijakan fiskal nasional, efisiensi belanja pusat, atau realokasi anggaran untuk proyek strategis nasional—daerah yang tidak siap langsung limbung.

Proyek mangkrak, layanan publik terganggu, dan kepercayaan masyarakat pun tergerus. Namun, apakah ini murni gejala dari pusat yang "tidak adil?" Atau justru gejolak yang mengungkap kelemahan struktural di daerah: ketergantungan, minimnya inovasi fiskal, dan budaya birokrasi yang pasif?

Pemerintah Daerah Harus Berubah: Dari Operator Menjadi Inisiator

Penurunan TKD seharusnya menjadi momentum bagi kepala daerah untuk bertransformasi. Berikut langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan:

1. Audit Internal dan Rasional Program

• Pangkas program seremonial dan belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
• Fokus pada layanan dasar: pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transfortasi publik.

2. Optimalisasi PAD tanpa Membebani Rakyat

• Digitalisasi retribusi dan pajak daerah agar lebih transparan dan efisien.
• Kembangkan potensi lokal: pariwisata, UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif.

3. Kemitraan strategis: Swasta, Kampus, dan Komunitas

• Libatkan sektor swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP).
• Gandeng perguruan tinggi untuk riset dan inovasi kebijakan.
• Beri ruang bagi komunitas untuk ikut merancang dan mengawasi program daerah.

4. Menjemput Dana, Bukan Menunggu

• Ajukan Proposal ke kementerian, lembaga donor, dan CSR perusahaan.
• Manfaatkan platform digital untuk crowdfunding program sosial dan edukatif.

5. Transparansi dan Komunikasi Publik

• Sampaikan kondisi fiskal daerah secara jujur kepada masyarakat.
• Libatkan warga dalam musrenbang yang lebih terbuka dan partisipatif.

Jangan Salahkan Pusat Terus-Menerus

Memang, kebijakan fiskal nasional punya dampak besar. Tapi menyalahkan pusat tanpa intropeksi hanya memperpanjang ketergantungan. Daerah yang cerdas adalah daerah yang mampu mengubah keterbatasan menjadi peluang.

TKD yang berkurang bukan akhir segalanya—ia bisa menjadi awal dari tata kelola yang lebih sehat, inovatif, dan berdaya. 

Kepala Daerah Harus "Turun Gunung"

TKD yang anjlok adalah panggilan untuk kepala daerah agar tidak hanya duduk di balik meja, menunggu arahan pusat. Mereka harus turun gunung, menyapa rakyat, menggali potensi, dan membuktikan bahwa otonomi bukan sekadar slogan, tapi semangat untuk mandiri dan melayani.