Apa Kata UNDP Tentang LGBT di Indonesia?
Berdasarkan laporan UNDP, kaum LGBT masih terdiskriminasi di masyarakat. Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh individu LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun empat dari lima Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya.
Dengan tekanan sebesar itu dan perlindungan hukum yang diragukan dari pemerintah, banyak dari kaum LGBT yang memutuskan untuk mempermudah asimilasi sosial mereka dengan memainkan identitas ganda di lingkungan. Sebagian dari mereka bahkan memutuskan untuk menunjukan sikap homophobic demi sekedar diterima sebagai bagian normal dari masyarakat.
Akhirnya...
Saya pun bertanya, apakah backlash dari masyarakat terhadap eksistensi organisasi seperti SGRC-UI atau kaum LGBT secara umum ini justru didorong oleh semangat segelintir masyarakat yang hanya sekedar bersikap sok politically correct, ikut-ikutan anti-minoritas, cari muka dalam rangka merintis kekuatan mempengaruhi opini publik (mungkin jika sudah menjadi Jonru berikutnya bisa ditawarin proyek propaganda berbayar?), atau sikap homophobic mereka justru ditunggangi kepentingan pencitraan pribadi agar tidak terdeteksi sebagai penyuka sesama jenis – walaupun tidak ada yang salah dari kenyataan tersebut.
