Posisi investasi internasional (PII) Indonesia juga mencatat kewajiban bersih US$281,2 miliar tahun lalu, turun dari US$337,9 miliar pada 2019. penilaian terbaru, Global Investment Competitiveness (GIC), mengklaim bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling ketat dalam konteks investasi asing (FDI).
Menurut analis CSA Research Institute Reza Priyambada, harga saham akan turun untuk setiap kasus hukum yang melibatkan salah satu emiten. "Karena para pelaku pasar sangat khawatir, yang berdampak pada turunnya harga saham yang bersangkutan. Reza menyampaikan hal tersebut dalam webinar 'Penyalahgunaan Perilaku Kekuasaan atas Aset dengan dalih Penegakan Hukum', yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (16/ 7) "Bahkan dalam pembahasan para pelaku pasar, jika ada yang bersalah dianggap sebagai badan swasta, bukan firma yang dibekukan atau sebagainya.
Reza juga menggunakan contoh Asabri-Jiwasraya, yang berinvestasi di saham A dengan harga 2730, hanya untuk menemukan bahwa harganya turun menjadi 2630 setelah tiga bulan. Berapa banyak yang akhirnya dia derita akibat kehilangan buku? Skor 100. Oleh karena itu, 100 poin dianggap sebagai kerugian yang belum direalisasi. Jadi apa sebenarnya yang hilang? Dengan cara itu, tetap ada kemungkinan kerugian. Kemudian, seperti yang dilakukan sebelumnya, aparat penegak hukum datang untuk memeriksa MI ini, dengan tetap menganggap hal itu merugikan uang negara. Dari siapa negara merugi, dan mengapa negara merugi? Lalu, siapa yang dirugikan dengan uang negara?" tanyanya.
Reza mengatakan, masyarakat bisa bertanya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus Asabri-Jiwasraya agar bisa memberikan saran bagaimana penanganan masalah hukum sesuai dengan undang-undang. "Saya mengutip Jeremy Bentham:" Kekerasan adalah suatu spesies, dan hukum yang tidak adil adalah suatu spesies.
Klaim penyitaan aset kasus Asabri-Jiwasraya sebanding dengan klaim First Travel. Dalam contoh ini, hingga 1.000 calon jemaah umrah mengalami cedera. "Apa yang terjadi dengan uang jemaah? Uang itu dibawa ke tahanan negara, yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Apa alasan perlunya menyita uang dari kasus perjalanan pertama untuk negara, dia mempertanyakan.
Panopticon Jeremy Bentham
Definisi dan Konsep Panoptik Filsuf Inggris dan ahli teori sosial Jeremy Bentham menciptakan Panoptikon, suatu gaya tertentu dari struktur institusional, pada akhir abad ke-18. Ide di balik desain ini adalah untuk memungkinkan pengamat mengawasi semua penghuni gedung tanpa mereka menyadari bahwa mereka sedang dipantau. Sebuah "rumah inspeksi" pusat memungkinkan administrator atau karyawan lembaga untuk mengawasi narapidana yang ditempatkan di luar konstruksi melingkar. Panopticon, dalam kata-kata Bentham sendiri, adalah "cara baru untuk memperoleh kekuatan pikiran atas pikiran."
Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Membahas Tujuan Hukum?
Sementara Bentham menyarankan dalam tulisannya bahwa manfaat bersama dengan kesenangan, kebahagiaan, dan kesenangan adalah dimensi batu ujian dari perhitungan kesenangan dan rasa sakit, yang lebih tepat digunakan sebagai metode penilaian peraturan, asosiasi hukum Indonesia percaya bahwa kemanfaatan sebagai hukum sasaran. Alih-alih memiliki tujuan hukum, produk hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagasan teoretis utilitarianisme Bentham dan menentukan di mana ia cocok dengan berbagai elemen pemikiran ilmu hukum.
Ungkapan "Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan" merupakan salah satu ungkapan yang sering dijumpai oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Ciri-ciri tersebut seringkali dianggap sebagai persyaratan mendasar bagi setiap produk hukum yang akan digunakan dalam masyarakat. Baik para pengemban hukum teoritis maupun praktis berlomba-lomba menyediakan barang hukum yang memenuhi ketiga syarat tersebut.
Teori utilitarianisme merupakan pemikiran yang masuk dalam ranah positivisme hukum dan tidak berdiri sendiri. Menurut teori utilitarianisme Jeremy Bentham, kepastian hukum harus dinilai untuk menentukan keberlanjutannya. Evaluasi ini harus mencakup nilai produk bagi masyarakat serta legalitasnya. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang berpandangan bahwa kepastian hukum baru tercapai setelah suatu produk hukum ditetapkan.
