Indonesia harusnya malu, di dewan PBB Indonesia dengan lantang menyuarakan jika Indonesia menjunjung tinggi HAM. Indonesia selalu mengkritisi balik negara manapun yang menyinggung permasalahan kemanusiaan di Papua. Indonesia dengan bangga menyebut dirinya merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi undang-undang tentang HAM. Tapi tetap saja meskipun ikut meratifikasi, tetapi permasalahan di rumah sendiri masih belum selesai dan malah terlihat kacau, hal tersebut sama saja dengan bohong.
Kurang lebih sudah 12 tahun acara kamisan di lakukan. Terhitung setidaknya sudah 600 kali acara tersebut dilaksanakan setiap hari kamis, dengan orasi yang hampir sama menuntut keadilan. Tetap saja negara seakan tutup mata. Dimulai dari kasus Marsinah, Munir, Trisaksi hingga yang terbaru kasus Novel Baswedan.
Semua kasus-kasus tersebut masih belum telihat titik terangnya. Malah seakan seperti dihalang-halangi. Seperti ada aktor besar yang takut namanya tercoreng akibat isu tersebut. Pemerintah seakan-akan memberi setengah hati untuk menuntaskan kasus tersebut. Entah apa motif dibalik itu semua, yang jelas negara tidak ingin kebobrokannya terlihat di mata khalayak ramai.
Haruskah kita menunggu Indonesia berumur 100 tahun dahulu agar isu tersebut tuntas. Atau sampai acara kamisan diselengarakan hingga ke 1000 kali agar negara ingat akan dosa-dosanya. Entah sampai kapan masalah tersebut tuntas, yang jelas harus ada keberanian dari pemimpin untuk membuat suatu kebijakan untuk menanggani kasus ini. Tentunya bukan kebijakan abal-abal untuk menenangkan sesaat. Tetapi kebijakan berani untuk mengusut tuntas siapa saja aktor dan dalang yang terlibat. Meski kursi kepemimpinan menjadi taruhannya.
