Selasa, 13 Mei 2025 yang lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan fakta mengejutkan, usai pertemuan dengan sejumlah pengembang senior dari Real Estat Indonesia (REI).
Menurutnya, cukup banyak unit apartemen siap huni yang belum terjual, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta (Idntimes.com).
Pernyataan ini menambah ironi dalam krisis perumahan yang dialami ibu kota: di satu sisi, apartemen-apartemen modern berdiri megah namun kosong. Di sisi lain, jutaan warga Jakarta masih kesulitan mengakses hunian layak.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Kelik Indriyanto mengonfirmasi, kekurangan rumah di Jakarta mencapai 1,3 juta unit (Kompas).
Data lebih rinci menunjukkan, bahwa kekurangan kebutuhan berdasarkan kepemilikan rumah atau kekosongan hunian mencapai 1.195.627 pada 2024, sementara rumah tangga dengan rumah tidak layak huni sebanyak 1.757.106 (Kompas).
Angka-angka ini bukan sekadar statistik belaka, melainkan representasi dari ratusan ribu keluarga yang terpaksa tinggal dalam kondisi tidak manusiawi, atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal sama sekali.
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana bekerja sama dengan pengembang untuk memanfaatkan apartemen-apartemen kosong, serta aset-aset provinsi, guna penyediaan hunian terjangkau milik.
Diketahui bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk program penyaluran hunian terjangkau milik (Kompas).
Sementara itu, Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia Jakarta, bekerja sama dengan dinas perumahan menyiapkan program hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan tanggung.
Sejumlah apartemen siap huni yang masih kosong, rencananya bakal dilepas dengan harga jual maksimal Rp11,8 juta per meter persegi, ditargetkan berjalan mulai tahun ini (Kompas).
Ketimpangan akses dan kegagalan mekanisme pasar
