Pada era Orde Baru (1966-1998), Soeharto menerapkan kebijakan yang membatasi peran agama dalam politik. Semua partai berbasis Islam dipaksa bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan pemerintah mewajibkan semua organisasi politik untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Meskipun demikian, Soeharto tetap memanfaatkan agama sebagai alat politik, terutama pada masa-masa akhir pemerintahannya, ketika ia mulai mendekati kelompok-kelompok Islam demi mendapatkan dukungan.
Setelah Reformasi 1998, partai-partai Islam kembali muncul dengan kekuatan baru. Partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara. Selain itu, di beberapa daerah, mulai muncul peraturan daerah berbasis syariah, yang menunjukkan meningkatnya pengaruh agama dalam politik lokal.
Hingga saat ini, hubungan agama dan politik di Indonesia masih menjadi topik yang kompleks dan dinamis. Meskipun Indonesia tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, pengaruh agama dalam politik terus berkembang, baik dalam kebijakan publik maupun dalam kehidupan sosial. Ketegangan antara kelompok Islam dan nasionalis-sekuler masih sering muncul, terutama dalam isu-isu seperti hukum syariah, kebebasan beragama, dan peran agama dalam pemerintahan
Bagian 2: Pengaruh Agama dalam Sistem Politik Indonesia
Agama memainkan peran yang sangat besar dalam politik Indonesia, baik dalam bentuk ideologi partai politik, kebijakan pemerintah, maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sejak era reformasi, partai-partai berbasis agama, terutama partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), aktif dalam perpolitikan nasional. Partai-partai ini sering kali menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam platform politik mereka, seperti dalam kebijakan terkait moralitas publik, hukum keluarga, dan pendidikan agama.
Selain partai-partai Islam, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga memiliki pengaruh besar dalam politik, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pemilu. Kedua organisasi ini berperan dalam membentuk kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial. NU, misalnya, memiliki banyak pesantren dan lembaga pendidikan yang berperan dalam membentuk pemikiran politik generasi muda Muslim.
Meskipun Indonesia secara resmi bukan negara agama, pengaruh agama tetap terlihat dalam berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dalam hukum keluarga, di mana hukum Islam diterapkan dalam beberapa aspek hukum pernikahan, perceraian, dan warisan bagi umat Muslim. Selain itu, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri, dan pemerintah mendukung pendanaan untuk lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama.
Dalam aspek ekonomi, kebijakan zakat dan ekonomi syariah juga menunjukkan bagaimana agama memengaruhi sistem politik dan kebijakan negara. Pemerintah mendukung keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan perbankan syariah sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi nasional.
Namun, meskipun agama memiliki pengaruh positif dalam membentuk kebijakan sosial dan ekonomi, peran agama dalam politik juga menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah munculnya konflik kepentingan antara kebebasan beragama dan tekanan dari kelompok mayoritas. Di beberapa daerah, terdapat peraturan daerah berbasis syariah yang mewajibkan perempuan mengenakan jilbab di tempat umum atau membatasi aktivitas tertentu berdasarkan nilai-nilai Islam. Kebijakan seperti ini sering kali menimbulkan perdebatan mengenai apakah peraturan tersebut sejalan dengan prinsip pluralisme dalam Pancasila.
Selain itu, keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan minoritas agama juga sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok-kelompok agama tertentu. Misalnya, dalam kasus pembatasan pembangunan rumah ibadah, banyak gereja atau tempat ibadah non-Muslim yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin pendirian. Fenomena ini menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan politik dari kelompok mayoritas dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam aspek kebebasan beragama.
Salah satu contoh nyata dari kuatnya pengaruh agama dalam politik adalah kasus yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur Jakarta. Pada tahun 2016, Ahok dituduh menistakan agama dalam sebuah pidato yang kemudian memicu gelombang protes besar-besaran yang dikenal sebagai Aksi 212. Tekanan dari kelompok Islam konservatif menyebabkan Ahok dihukum penjara, meskipun ada perdebatan apakah pernyataannya benar-benar merupakan penistaan agama. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam dinamika politik di Indonesia.
