Kebocoran tersebut menyebabkan kekacauan politik domestik dan akhirnya membuat mahkamah konstitusi menskors Paetongtarn, tepat ketika krisis perbatasan mencapai puncaknya.
Sengketa Ranjau Darat Jadi Senjata Baru
Thailand kini menggunakan isu pemasangan ranjau darat sebagai senjata diplomatik. Kedua negara adalah penandatangan Konvensi Ottawa yang melarang penggunaan ranjau anti-personel, namun Thailand menuduh Kamboja memasang ranjau baru di sepanjang perbatasan.
Pihak militer Thailand memamerkan puluhan ranjau PMN-2 buatan Rusia kepada diplomat dan jurnalis, yang diklaim baru dipasang oleh tentara Kamboja. Beberapa ranjau masih terlihat baru dan belum dipasang, sementara yang lain sudah ditanam dan dipersenjatai.
Kamboja awalnya menyangkal tuduhan ini, menyebut ranjau-ranjau tersebut sisa perang sipil tahun 1980-an. Namun bukti yang ditunjukkan Thailand menunjukkan ranjau yang baru dipasang.
Dampak Ekonomi dan Kemanusiaan
Konflik ini telah menimbulkan dampak ekonomi serius. Ratusan ribu pekerja migran Kamboja telah meninggalkan Thailand, yang akan memukul ekonomi Kamboja yang sudah berjuang. Sementara itu, animositas nasionalis antara kedua negara semakin menguat.
Sebastian Strangio, penulis buku "Hun Sen's Cambodia," menilai Hun Sen sangat cerdik menggunakan taktik asimetris untuk memperlebar perpecahan yang sudah ada di Thailand. "Kemampuan Kamboja bermain sebagai korban memberikan senjata yang kuat melawan Thailand di arena internasional."
Akar Sejarah Sengketa
Sengketa perbatasan ini berakar pada perjanjian Franco-Siam tahun 1907, ketika Thailand terpaksa menyerahkan wilayah untuk menghindari penjajahan Prancis atau Inggris. Trauma kehilangan kuil Preah Vihear kepada Kamboja melalui keputusan Mahkamah Internasional pada 1962 masih membekas dalam ingatan kolektif Thailand.
Kini Kamboja ingin menginternasionalkan sengketa dengan melibatkan Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional, sementara Thailand tetap bersikeras penyelesaian bilateral melalui Komisi Perbatasan Bersama.
